PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid secara resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Riau. Keputusan ini diambil menyusul peningkatan drastis jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir.
Penetapan status tanggap darurat ini merupakan langkah responsif terhadap kondisi yang kian mengkhawatirkan. Gubri Abdul Wahid menyampaikan hal tersebut saat pertemuan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan jajaran Forkopimda Riau di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (22/7/2025).
Gubri mengungkapkan, wilayah dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah ini menjadi perhatian serius karena kerap mengalami Karhutla setiap tahun.
“Kita lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak. Sehingga kita minta kepada seluruh pihak terkait hari ini, harus gerak lebih lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, sejak 27 Maret lalu, Provinsi Riau telah berada dalam status siaga darurat Karhutla hingga 30 November. Namun, peningkatan signifikan titik panas dan luasan lahan terbakar mendorong Pemprov Riau mengambil langkah tegas.
“Mulai hari ini, saya menetapkan status tanggap darurat,” jelas Gubernur.
Maksimalkan Penanganan dan Perkuat Pengawasan
Status tanggap darurat ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal, termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat, serta koordinasi lintas sektor. “Tanggap darurat ini dilakukan sebagai upaya kita untuk memaksimalkan penanganan Karhutla. Kita perkuat monitoring dan ground checking titik hotspot,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Abdul Wahid juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan di daerah masing-masing. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya Karhutla.
“Oleh karena itu imbauan kami kepada Wali Kota/Bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,” terangnya.
Abdul Wahid juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas masyarakat di lapangan. Ia mengingatkan bahwa kebakaran yang dimulai dari pembakaran kecil sangat mudah membesar dan menjadi tidak terkendali.
“Saya minta Bupati/Wali Kota dan jajaran dapat mengawasinya karena membersihkan lahan dengan cara membakar ini sangat cepat menyulut api, pembesaran api, sehingga nanti tidak terkendali,” pungkasnya.
