PEKANBARU – Peluncuran 80.000 koperasi Merah Putih secara virtual menjadi angin segar bagi pengembangan ekonomi desa di seluruh Indonesia, termasuk Riau. Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, yang mengikuti acara tersebut, menilai program ini sebagai langkah strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Wahid menyoroti permasalahan rantai pasok yang panjang yang selama ini membuat harga barang pokok tinggi. Menurutnya, kehadiran koperasi Merah Putih dapat memangkas jalur distribusi yang memberatkan masyarakat.
“Dengan adanya kebijakan Bapak Presiden melalui Koperasi Merah Putih ini, rantai pasok menjadi lebih pendek. Barang-barang pokok dari distributor yang bekerja sama dengan BUMN langsung masuk ke koperasi. Jadi masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah,” ujar Wahid pada Senin (21/7/2025).
Harga Gas LPG Lebih Murah, Inflasi Terkendali
Sebagai contoh, Gubernur Wahid menjelaskan bahwa harga gas LPG 3 kilogram yang di pasaran umum Rp24.000, bisa didapatkan dengan harga lebih murah melalui koperasi Merah Putih, yaitu sekitar Rp22.000. Selisih Rp2.000 ini dinilainya sangat berarti bagi masyarakat.
Orang nomor satu di Provinsi Riau itu menekankan pentingnya standardisasi harga melalui koperasi sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia melihat koperasi desa yang dikelola Pemerintah Desa memiliki potensi besar menjadi pilar ekonomi daerah.
“Stabilitas ekonomi itu penting, karena dengan begitu masyarakat bisa mengatur belanja rumah tangganya dengan lebih baik,” ungkap Gubri.
Gubri juga menyampaikan bahwa program ini akan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Berbagai kebutuhan koperasi dan pelaku UMKM, seperti penyediaan peralatan, pelatihan manajerial, hingga dukungan teknis, dapat dikoordinasikan langsung melalui dinas terkait untuk memastikan keberlanjutan program.
Saat ini, tercatat sebanyak 1.861 koperasi Merah Putih telah tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Wahid berharap koperasi-koperasi ini tidak hanya aktif di awal pendirian, tetapi juga mampu berperan menjaga kestabilan harga komoditas pokok di masing-masing wilayah.
“Dengan jumlah ini, kita berharap mampu menstabilkan harga komoditas pokok yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga jika harga stabil, maka tingkat inflasi juga dapat ditekan dan terkendali,” tutupnya.
