DUMAI – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Dumai, H. Khairil Adli, memimpin rapat berkala pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai tahun 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Diskominfotiksan Dumai, Lantai II, Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan HR Soebrantas, pada Selasa (29/7/2025).
Rapat monitoring dan evaluasi (monev) ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengelola Manajemen SPBE Pemko Dumai Tahun 2025.
H. Khairil Adli menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres implementasi SPBE, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta merumuskan strategi percepatan peningkatan indeks SPBE Kota Dumai. Diketahui, capaian indeks SPBE Pemko Dumai pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan menjadi 3,90 (Sangat Baik), melampaui target RPJMD sebesar 3,20. Ini menempatkan Kota Dumai di peringkat 1 se-Provinsi Riau selama dua tahun berturut-turut.
Pentingnya Komitmen dan Kolaborasi Seluruh Perangkat Daerah
Dalam pengantarnya, H. Khairil Adli menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi aktif dari seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui SPBE.
“Momen ini kami ingin menegaskan kembali terkait pembagian kewenangan dalam pemantauan dan evaluasi SPBE, karena keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada peran aktif dan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa setiap indikator dalam penilaian SPBE memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran yang spesifik untuk memastikan setiap aspek terpenuhi dengan baik.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu PD untuk memantau seluruh indikator SPBE. Keberhasilan SPBE adalah cerminan dari kolaborasi seluruh OPD,” tegasnya. “Setiap kepala PD harus memahami dengan detail indikator apa saja yang menjadi ranah kewenangan dan tanggung jawabnya, serta memastikan data dukung dan implementasinya berjalan optimal.”
Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat meliputi:
- Pemantauan Indikator Kinerja SPBE: Peninjauan kembali capaian indikator-indikator SPBE yang telah ditetapkan, termasuk pembagian kewenangan indikator aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, dan infrastruktur SPBE.
- Identifikasi Permasalahan: Mengidentifikasi kendala teknis maupun non-teknis yang menghambat percepatan implementasi SPBE di masing-masing perangkat daerah.
- Penyusunan Solusi: Merumuskan langkah-langkah konkret dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.
- Penentuan Target: Menentukan target peningkatan indeks SPBE ke depan.
Dihadapan peserta rapat, Kadiskominfotiksan H. Khairil Adli juga menyampaikan informasi terkait kebijakan dan regulasi terbaru mengenai SPBE dari pemerintah pusat. Para perwakilan perangkat daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan kemajuan serta tantangan yang mereka alami di lapangan. Diskusi interaktif pun terjadi untuk mencari solusi terbaik demi peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.
“Dengan evaluasi berkala ini, kita bisa mengetahui di mana posisi kita saat ini dan apa yang perlu kita perbaiki,” tuturnya.
Terakhir, H. Khairil Adli berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk terus mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Dumai guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat.
“Semoga pertemuan ini kita dapat meningkatkan pemahaman dan memperkuat sinergi tentang peran masing-masing. Target kita, minimal Kota Dumai dapat mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan implementasi SPBE terbaik di Provinsi Riau, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas H. Khairil Adli.
