PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima beragam bantuan sosial dari pemerintah pusat dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat Melati Gubernur Riau, Jumat (25/7/2025). Bantuan ini menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Pj Sekdaprov Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Ia menekankan pentingnya bantuan ini, terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengingat Riau kerap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.
“Hari ini kita menerima beberapa bantuan untuk Pemprov Riau. Salah satunya dari BNPB berupa peralatan terkait karhutla,” ujar Job.
Peralatan karhutla senilai miliaran rupiah ini akan segera didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Riau. Penyaluran ini diharapkan dapat mempercepat penanganan titik api di daerah.
Bantuan yang diterima dari BNPB meliputi:
- Pompa 23hp dan kelengkapannya (4 unit)
- Pompa 2hp dan kelengkapannya (50 unit)
- APD Karhutla (100 set)
- Motor karhutla (6 unit)
- Water tank portable (6 unit)
- Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) atau alat bantu pernapasan mandiri (6 unit)
“Bantuan peralatan karhutla nanti akan kita distribusikan ke kabupaten dan kota agar penanganan bisa lebih cepat dan merata,” jelas M. Job.
Selain itu, Pemprov Riau juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial, termasuk dukungan atensi berupa kaki dan tangan palsu untuk penyandang disabilitas, sembako untuk masyarakat rentan, serta pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II.
“Kemensos juga memberikan bantuan buffer stock logistik bencana yang sangat penting untuk mengantisipasi kondisi darurat,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut memfasilitasi 19.382 sertifikat halal gratis senilai lebih dari Rp4,45 miliar bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Riau. Bantuan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 79 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).
“Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM agar bisa menembus pasar yang lebih luas dengan jaminan halal,” terang M. Job.
Terakhir, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan beasiswa haji bagi para santri di Provinsi Riau, sebagai upaya penguatan kapasitas keagamaan generasi muda.
“Kami berterima kasih kepada BPKH yang telah menaruh perhatian kepada santri di daerah. Program ini diharapkan memberikan motivasi kepada para santri untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat,” tutur Pj Sekda M. Job.
M. Job Kurniawan menegaskan bahwa seluruh bantuan ini akan disalurkan secepatnya dan tepat sasaran. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengawal distribusi bantuan demi manfaat maksimal.
“Harapan kami, bantuan ini dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, bantuan seperti ini bisa terus meningkat baik dari segi jumlah maupun jenisnya,” pungkasnya.
