PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan pentingnya data statistik yang akurat sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan efektif, khususnya untuk pengentasan kemiskinan. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfotik Provinsi Riau, Tengku Indryani Novitalia, saat menghadiri rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Jumat (25/7/2025).
Menurut Indryani, meskipun Riau kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi besar, provinsi ini juga menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
“Rilis statistik yang disampaikan BPS setiap bulan bukan sekadar seremonial. Data tersebut harus sampai kepada pembuat kebijakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Karena itu, kehadiran para pejabat dan stakeholder terkait sangat penting dalam setiap rilis data,” ujar Indryani.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Riau merilis dua indikator strategis: Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Riau Keadaan Maret 2025. Kedua indikator ini sangat relevan untuk mengukur keberhasilan kebijakan Pemprov Riau dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Indryani menjelaskan, Pemprov Riau telah menjalankan sejumlah program dan kebijakan konkret untuk menekan angka kemiskinan. Ini mencakup alokasi anggaran khusus untuk bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, serta bantuan keuangan khusus rumah layak huni.
“Bantuan sosial juga langsung disalurkan kepada masyarakat miskin ekstrem, termasuk dalam bentuk bantuan tunai dan non-tunai. Ini bagian dari upaya konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Riau juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan kemitraan dengan sektor swasta serta pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dari berbagai lini.
“Harapan kita tentu saja, angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di Riau semakin menurun. Dengan begitu, pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” pungkas Indryani.
Acara rilis data BPS ini menjadi salah satu bentuk sinergi penting antara penyedia data dan pemangku kebijakan di daerah, demi menciptakan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
