PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk membangun ruang informasi yang sehat dan bermartabat, sekaligus bertanggung jawab atas perlindungan hak privasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Riau, M. Job Kurniawan, saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi mengenai kebijakan perlindungan data dan transaksi elektronik di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Rabu (16/7/2025).
“Kita berikan ruang informasi yang sehat dan bermartabat kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penanganan konten negatif yang berada di wilayah Provinsi Riau,” ungkap Job Kurniawan. Untuk memperkuat infrastruktur, Pemprov Riau juga berkolaborasi antar pemangku kepentingan dalam semangat “Riau maju, rakyat terlindungi, dan negara hadir.”
Pj Sekda menyatakan bahwa keamanan digital akan menjadi pondasi kuat dalam peradaban baru. Konten kebencian atau konten negatif lainnya, menurutnya, adalah isu serius yang harus ditangani. “Kita tidak membatasi masyarakat tapi mendorong dan melindungi partisipasi publik dalam memilih dan memilah untuk dibaca,” terangnya.
Job Kurniawan menambahkan, Pemprov Riau memandang isu ini bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menyebutkan, Provinsi Riau sepanjang tahun 2024 masih menghadapi banyak kasus penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran hoaks.
“Ini panggilan untuk berbenah melindungi ruang digital kita untuk menjamin rasa aman bagi warga dalam beraktivitas daring,” tegasnya.
Pj Sekda berharap, rapat koordinasi ini dapat memberikan manfaat besar dan mendorong implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang lebih baik di Provinsi Riau. Ia menegaskan, data pribadi harus dijaga dengan penuh kehati-hatian.
“Negara hadir jaga privasi warganya, agar rakyat tenang dalam kepercayaan,” tutupnya.
