BengkalisPotret Riau

Pemkab Bengkalis Gelar Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

163
×

Pemkab Bengkalis Gelar Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Sebarkan artikel ini
Pemkab Bengkalis Gelar Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender
Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia secara resmi membuka Pelatihan Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Rabu, 16 Juli 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.F-Istimewa

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Johan, secara resmi membuka Pelatihan Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Acara ini berlangsung pada Rabu, 16 Juli 2025, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni, Johan menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan daerah tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Perencanaan dan penganggaran bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Johan.

Ia berharap, melalui pelatihan ini, seluruh peserta dapat memahami mekanisme penyusunan dokumen mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), hingga Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah.

Johan juga menyatakan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengadvokasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan program pembangunan sangat responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki, serta berkontribusi pada pencapaian kesetaraan.

“Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender sebagai dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sehingga dapat menghilangkan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan,” kata Johan.

Pada kesempatan itu, Johan juga mengingatkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender bisa tercapai dengan penganggaran responsif gender, yang menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi kesenjangan akses kontrol.