PEKANBARU – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau telah menjadi sorotan dunia internasional setelah kabut asapnya merembet ke negara tetangga. Menyikapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Budi Gunawan, menegaskan pentingnya percepatan penanggulangan Karhutla.
Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang digelar secara daring pada Rabu (23/7), Menkopolhukam mengungkapkan bahwa Malaysia dan Singapura secara resmi menyampaikan keprihatinan melalui jalur diplomatik. “Ini menjadi alarm serius. Jangan sampai kredibilitas Indonesia di mata internasional terganggu,” ujar Menkopolhukam.
Menanggapi situasi ini, Budi Gunawan menyampaikan enam arahan tegas dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh pihak terkait:
- Memadamkan api dan memastikan asap tidak meluas ke negara tetangga.
- Mengerahkan tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan asesmen dampak dan merencanakan pemulihan.
- Mengaudit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota yang terdampak kebakaran, terutama yang berada dalam radius 5 km dari titik panas (hotspot).
- Menerapkan moratorium sementara izin di lahan gambut hingga situasi Karhutla mereda, dengan fokus pada Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatra Selatan.
- Melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu, serta berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat proses hukum.
- Menerapkan sanksi administratif, termasuk pencabutan konsesi, denda maksimal, dan memasukkan perusahaan yang terbukti bersalah ke dalam daftar hitam.
Perkuat Operasi dan SDM
Menkopolhukam juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Riau yang telah menetapkan status tanggap darurat, yang dinilai krusial untuk mempercepat mobilisasi sumber daya. Sebagai dukungan dari pemerintah pusat, upaya menciptakan hujan buatan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) akan ditingkatkan.
Pemerintah berencana menambah 1 hingga 2 pesawat TMC, serta mengerahkan 800 personel dan 3-5 unit pesawat water bombing untuk pemadaman dari udara. Ia juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membuat peta jalan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan memperkuat sistem peringatan dini.
“Kami di pemerintah pusat juga akan memperkuat kerja sama regional, khususnya dengan Malaysia dan Singapura, dalam kerangka ASEAN,” tambahnya.
Melalui rakor tersebut, Menkopolhukam menekankan bahwa ada political will yang kuat dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah Karhutla secara sistematis dan berkelanjutan. “Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi soal kehormatan bangsa di mata dunia,” pungkasnya.
