PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna pada Senin (28/7/2025) dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat ini sekaligus menetapkan persetujuan dewan dan mendengarkan pendapat akhir dari pihak eksekutif yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, yang memimpin sidang, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD adalah instrumen akuntabilitas untuk mengukur manfaat anggaran bagi masyarakat.
Melalui juru bicaranya, Khairul Umam, Banggar DPRD Riau menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan APBD 2024 menunjukkan kinerja positif. Pendapatan daerah mencapai Rp11,2 triliun, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp9,4 triliun atau 85,42 persen.
Sorotan dan Rekomendasi Banggar
Meskipun realisasi belanja menunjukkan efisiensi, Banggar menggarisbawahi perlunya optimalisasi penyerapan anggaran, terutama di beberapa OPD dengan realisasi rendah. Selain itu, Banggar juga menyoroti efektivitas program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Rekomendasi lain dari Banggar meliputi peningkatan anggaran untuk ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim di tahun mendatang. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 juga menjadi perhatian serius.
Banggar menilai kondisi SiLPA yang tinggi sebagai cerminan hambatan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi perencanaan maupun teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program ke depan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Banggar DPRD Riau menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, bukan hanya dari sisi kuantitas penyerapan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat,” tegas Khairul.
Respons Pemerintah Provinsi
Menanggapi laporan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa masukan dari Banggar menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
“Kami mengapresiasi seluruh catatan dan saran yang diberikan DPRD, terutama dari Banggar, karena ini mencerminkan perhatian dan kepedulian terhadap kualitas pembangunan di Riau,” ujarnya.
M. Job Kurniawan juga menegaskan bahwa Pemprov Riau akan terus berupaya melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam efisiensi anggaran dan ketepatan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, kami akan lebih memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar proses perencanaan hingga realisasi anggaran berjalan lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang konkret bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
