PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar hearing dengan sejumlah OPD pemerintah Provinsi Riau, Selasa (08/07/2025).
Sejumlah OPD itu adalah DPMPTSP, Dinas ESDM, DLHK, Dishub, Satpol PP.
Hearing itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri didampingi anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau yaitu Abdullah, Diski, dan Imustiar.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri dalam hearing mengatakan, hearing digelar untuk mengusut temuan pihaknya terkait sejumlah persoalan.
“Temuan di lapangan terkait pengambilan material di luar izin, penggunaan kendaraan berplat non-BM, kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), serta lemahnya pengawasan pasca izin tambang yang berdampak pada kerusakan jalan dan lingkungan,” ujarnya.
Dalam hearing itu, Komisi III DPRD Riau juga turut memangil pihak PT HKI. DPRD juga turut menyoroti aktivitas pertambangan galian c pihak PT HKI diluar perizinan.
“Pihak HKI mengakui, adanya aktivitas penggalian oleh mitra mereka di luar wilayah izin. Hal ini disebut terjadi akibat kesalahan informasi dari pemilik lahan. Perusahaan menyatakan telah menginstruksikan mitranya untuk kembali beroperasi sesuai izin yang berlaku,” pungkasnya. (Adv)
