PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Riau pada Maret 2025 berada di angka 0,307. Angka ini masih tergolong dalam kategori rendah, meski ada sedikit peningkatan.
Statistisi Ahli Madya BPS Riau, Meita Komalasari, dalam paparannya di Pekanbaru, Jumat (25/7/2025), menjelaskan bahwa Gini Ratio ini naik tipis 0,001 poin dibandingkan September 2024 (0,306), namun tetap sama dengan Maret 2024.
“Meski mengalami sedikit kenaikan, secara umum ketimpangan pengeluaran masyarakat Riau masih berada pada kategori rendah,” ujar Meita.
Analisis berdasarkan wilayah menunjukkan pola yang berbeda. Gini Ratio di perkotaan tercatat 0,345 pada Maret 2025. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan September 2024 (0,333). Sebaliknya, di perdesaan, Gini Ratio justru menurun dari 0,271 pada September 2024 menjadi 0,267 pada Maret 2025.
“Secara umum, ketimpangan di wilayah perdesaan lebih rendah dan cenderung membaik. Sementara di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian karena terjadi kenaikan ketimpangan dibandingkan enam bulan sebelumnya,” jelas Meita.
BPS juga merilis ukuran ketimpangan berdasarkan standar Bank Dunia, yang fokus pada distribusi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah. Pada Maret 2025, angka ini tercatat 22,32 persen, meningkat tipis dari September 2024 (22,25 persen) dan Maret 2024 (22,27 persen).
“Dengan angka tersebut, Riau tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah, karena berada di atas batas 17 persen,” tegas Meita. Rinciannya, distribusi pengeluaran di perkotaan sebesar 20,80 persen dan di perdesaan 23,84 persen, keduanya masih dalam kategori rendah menurut Bank Dunia.
Meita juga memaparkan tren Gini Ratio Riau sejak 2020 yang menunjukkan fluktuasi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan provinsi lain, Riau termasuk daerah dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Gini Ratio tertinggi di Indonesia pada Maret 2025 dicatat oleh DKI Jakarta (0,441), diikuti DI Yogyakarta (0,426), dan Jawa Barat (0,416). Provinsi dengan Gini Ratio terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,222), sedangkan secara nasional, Gini Ratio Indonesia tercatat 0,375.
“Dengan hasil ini, BPS berharap pemerintah daerah terus mendorong kebijakan yang mampu menjaga bahkan menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran, khususnya di kawasan perkotaan yang mulai menunjukkan kecenderungan meningkat,” tandasnya.
