PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau, melalui Kepala Dinas Perkebunan Syahrial Abdi, hari ini menerima belasan perwakilan masyarakat yang terdampak kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan. Pertemuan dialogis yang berlangsung di ruang rapat Gubernur Riau, Senin (21/7) siang, menjadi ajang bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung keluhan warga terkait permasalahan lahan dan potensi relokasi.
Syahrial Abdi hadir mewakili Gubernur Riau, didampingi Bupati Pelalawan Zukri Misran, Dirintel Polda Riau, dan Kepala Satpol PP Riau. Sementara itu, 18 perwakilan dari desa-desa terdampak, dikoordinir oleh Wandri Simbolon, memastikan suara akar rumput tersampaikan langsung kepada pejabat terkait.
Empat Langkah Strategis dan Fokus Pendataan
Syahrial Abdi menjelaskan, pemerintah telah merumuskan empat langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ia menegaskan bahwa pendataan dan inventarisasi adalah kunci utama penyelesaian bagi warga Toro Jaya, Pelalawan.
“Langkah pertama adalah pendataan dan inventarisasi. Ini penting agar kita punya data yang akurat untuk menentukan solusi. Pendataan ini sudah dimulai sejak 20 Juli dan dijadwalkan selesai pada 27 Juli. Kita punya waktu satu minggu lagi untuk menuntaskan tahap ini,” ucapnya.
Ia juga menekankan, tanpa rampungnya proses pendataan ini, pemerintah tidak dapat melangkah ke tahap berikutnya, termasuk menyampaikan hasil temuan kepada pemerintah pusat. “Artinya, kalau data belum selesai, janji-janji solusi tidak bisa diwujudkan. Maka kita harus fokus menyelesaikan langkah pertama ini,” jelas Syahrial.
Relokasi Bukan Pengusiran, Presiden Turut Perhatian
Menurut Syahrial, berbagai kekhawatiran warga, mulai dari isu relokasi, pendidikan anak, hingga kepemilikan lahan, telah menjadi pembahasan lintas instansi. Bahkan, permasalahan kawasan TNTN ini telah menarik perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia.
“Pak Presiden sudah memanggil Gubernur, Bupati, hingga pejabat terkait untuk segera mencari solusi atas persoalan kawasan TNTN ini,” ungkapnya.
Syahrial Abdi juga menegaskan bahwa relokasi yang dibahas bukanlah bentuk pengusiran sepihak. “Jangan salah paham, relokasi mandiri bukan berarti menyuruh Bapak/Ibu keluar begitu saja. Tapi kita ingin mencarikan solusi yang tetap menjamin keberlangsungan hidup warga, pendidikan anak-anak, dan keamanan bersama,” jelasnya.
Ia mengapresiasi keberanian dan ketulusan hati warga, terutama para ibu-ibu, yang telah lebih dulu menyampaikan aspirasi mereka. “Saya percaya ibu-ibu menyuarakan hati nurani. Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi jeritan hidup yang harus kita dengarkan,” ujar Syahrial.
Syahrial meminta semua pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan mendukung penuh proses pendataan sebagai fondasi penting menuju penyelesaian yang adil. “Yakinlah, pemerintah tidak tinggal diam. Kami sedang bekerja mencari solusi terbaik yang tidak menyakiti siapa pun, dan tetap menjamin keadilan serta masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Toro Jaya,” pungkasnya.
Harapan dan Keluh Kesah Warga
Demak Siahaan, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan dengan tegas bahwa lahan yang mereka tempati bukanlah hasil perambahan hutan. “Kami tidak merambah, kami beli lahan itu. Tolong jangan tuduh kami perambah. Kami hanya ingin hidup tenang dan minta solusi yang adil dari pemerintah. Sudah sebulan lebih kami menunggu, tapi belum juga ada kepastian,” keluhnya.
Senada dengan Demak, Syaiful Harahap turut menyampaikan bahwa ia semakin tertekan secara mental. “Kalau kami direlokasi, ke mana kami harus pergi, Pak? Anak saya bilang tidak mau berhenti kuliah. Saya gila memikirkan ini tiap malam. Kami tidak tahu kalau itu kawasan TNTN. Kalau benar ilegal, mengapa bisa keluar surat tanah?” ujarnya.
