PEKANBARU – Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar hearing dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Rapat digelar diruangan Komisi II DPRD Provinsi Riau, Senin (07/07/2025).
Ikhwal hearing itu lantaran rendahnya harga jual kelapa di sejumlah pesisir wilayah Provinsi Riau.
“Kondisi petani kelapa di wilayah pesisir yang selama ini hanya menerima harga rendah tanpa jaminan penghasilan yang stabil, padahal mereka menggantungkan hidup dari komoditas tersebut,” ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat.
Adam menegaskan pentingnya upaya pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk mendorong standarisasi harga kelapa. Hal itu untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar yang merugikan. Sebab kelapa merupakan komoditas penting yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
“Kami ingin meminta Dinas Perkebunan terkait langkah yang bisa ditempuh untuk menstandarkan harga kelapa,” tegasnya.
Dengan adanya upaya standar harga itu, para petani kelapa menjadi sejahtera. Untuk itu, Komisi II meminta Dinas Perkebunan Provinsi Riau membuat gebrakan agar harga jual kelapa menjadi standar.
“Ini penting agar petani mendapatkan pendapatan yang layak dan hidup yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (ads)
