PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau melalui Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama sejumlah pihak, Senin (07/07/2025).
Rapat digelar diruangan Komisi III DPRD Riau. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah.
Dalam rapat itu, mereka membahas terkait perizinan operasional rumah sakit yang menjadi kewenangan Provinsi.
“Salah satu issue utama adalah pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), yang telah berjalan dua tahun terakhir,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri.
Menariknya, pelayanan program UHC tidak serta merta dapat langsung dinikmati masyarakat saat hendak menggunakannya. Proses registrasi menjadi “biang kerok” jalannya pelayanan. Padahal UHC sendiri merupakan bagian dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, dan menjadi indikator penting bagi pemerataan layanan kesehatan.
“Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala kuota pendaftaran yang sering penuh, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan,” tukas Edi.
Yang tak kalah menarik lagi dalam rapat itu, terdapat juga keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas sejumlah rumah sakit. Akibatnya, keterbatasan fasilitas kesehatan tersebut menjadi berujung penolakan layanan medis terhadap masyarakat.
“Keterbatasan fasilitas alat kesehatan di beberapa rumah sakit yang menyebabkan penolakan pasien karena layanan medis tidak dapat diberikan secara maksimal,” pungkasnya.
Komisi III DPRD Riau menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana, serta pemerataan kualitas layanan kesehatan antar rumah sakit agar tidak terjadi ketimpangan.
Hadir dalam raker, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Edi Irawan, bersama jajaran, Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Abdullah Qayyum, serta perwakilan dari sejumlah rumah sakit swasta di Riau seperti RS Awal Bros, RS Sudirman, RS Budi Mulia, dan Eka Hospital. (Ads)
