Galeri Foto

DPRD Riau Dapil Kampar Hadiri Musrenbang RPJMD, Dukung Visi Kampar Maju dan Sejahtera

50
×

DPRD Riau Dapil Kampar Hadiri Musrenbang RPJMD, Dukung Visi Kampar Maju dan Sejahtera

Sebarkan artikel ini
DPRD Riau Dapil Kampar Hadiri Musrenbang RPJMD, Dukung Visi Kampar Maju dan Sejahtera
Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan (Dapil) Kampar menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029. Acara ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Selasa (1/7/2025).

PEKANBARU – Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan (Dapil) Kampar menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029. Acara ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Selasa (1/7/2025).

Musrenbang ini mengusung visi besar, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kampar yang maju, agamis, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera tahun 2030”. Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Kampar yang hadir meliputi Edi Basri, Efrinaldi, Eva Yuliana, dan Raja Jaya Dinata.

Dari unsur Kabupaten Kampar, tampak hadir Bupati Kampar Ahmad Yuzar, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kampar, Kepala Bappeda Provinsi Riau Purnama Irawansyah, tim ahli dari Universitas Islam Riau, para camat, perwakilan BUMD, sektor swasta, tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh pemuda.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD menjadi pedoman penting dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang realistis demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga memperkenalkan konsep “Kampar di Hati” yang dituangkan dalam delapan program unggulan di bidang keagamaan, pendidikan, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan perempuan, serta kesehatan.

Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencapaian visi dan misi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab bupati dan wakil bupati, melainkan membutuhkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.***

Narasi & Foto : Istimewa