PEKANBARU – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru menyewakan armada pengangkutan sampah di jalan protokol, badan usaha, dan ruko dengan anggaran Rp 23 miliar dari APBD Pekanbaru 2025. Sementara itu, pengangkutan sampah di pemukiman warga diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) Kelurahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan, mengatakan bahwa anggaran Rp 23 miliar tersebut digunakan untuk menyewa armada pengangkutan sampah dari pihak ketiga untuk mengangkut sampah dari transdepo ke TPA di Rumbai.
“Anggaran ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan,” kata Nurul Ikhsan.
Komisi IV DPRD menyarankan DLHK Pekanbaru untuk merasionalkan anggaran tersebut dan mempertimbangkan untuk membantu LPS yang tidak mendapat support anggaran dari pemerintah.
“Rp 23 miliar itu kalau bisa diciutkan lagi. Kasih kawan-kawan LPS ini untuk operasional armada,” pinta Nurul Ikhsan.
Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, menjelaskan bahwa DLHK Pekanbaru menyewa armada pengangkutan sampah karena tidak memiliki armada yang cukup untuk mengangkut sampah di jalan protokol dan badan usaha.
“Yang ada sekarang paling 10 lah yang layak. Itu kan nggak mungkin bisa mengangkut sampah se-kota Pekanbaru di jalan protokol,” kata Reza Aulia.
Reza Aulia menambahkan bahwa jumlah armada angkut sampah yang ideal untuk Kota Pekanbaru adalah sekitar 60-70 mobil. Namun, DLHK Pekanbaru telah bekerja sama dengan LPS untuk pengangkutan sampah di pemukiman warga dan telah menunjukkan progres yang baik.
“Mereka merasa terbantu. Kami merasa terbantu juga dari mereka, ya kita bisa lihat tumpukan-tumpukan sampah itu tak ada lagi,” sebutnya. (*/ton)
