BANGKINANG KOTA – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos, MT, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah secara virtual dari ruang Command Center pada Selasa (29/7/2025). Rakor ini dipusatkan di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta dan dibuka oleh Sekjen Kemendagri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional, termasuk pengendalian inflasi melalui stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor produktif sebagai bagian dari strategi menjaga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tomsi Tohir menyebutkan, pada Juni, 10 provinsi dengan inflasi tertinggi berkisar dari Papua Selatan hingga Lampung, dengan angka inflasi nasional sebesar 1,87%. Ia memberikan apresiasi kepada 10 provinsi dengan angka inflasi terendah.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyatakan bahwa rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di tengah dinamika global dan tantangan domestik yang memengaruhi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten sangat komit terhadap penanganan inflasi daerah di Kabupaten Kampar. Kami minta Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk dapat terus melakukan inovasi maupun terobosan sehingga kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok tidak terganggu,” pinta Ahmad Yuzar.
Komitmen Kampar dalam Program 3 Juta Rumah dan Analisis Inflasi
Pada sesi evaluasi, turut dibahas konstruksi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program membangun 3 juta rumah, yang merupakan salah satu program strategis nasional untuk mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini, Bupati Kampar menegaskan bahwa pemerintah daerah Kampar berkomitmen penuh dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Beliau juga menyatakan bahwa pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu prioritas daerah.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan stabilitas harga di daerah kami tetap terjaga dan masyarakat tetap mengakses hunian yang layak,” ucap Yuzar.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini, menjelaskan bahwa berdasarkan historis empat bulan terakhir, pada bulan Juli biasanya dominan mengalami inflasi, seperti pada Juli 2024. Ia juga memaparkan bahwa pada Juli 2021, 2022, dan 2023, komponen yang mengalami inflasi tertinggi adalah komponen bergejolak, sedangkan pada Juli 2024 komponen bergejolak justru mengalami deflasi. Komponen inti dan komponen harga yang diatur pemerintah selalu mengalami inflasi pada Juli 2021-2024, dengan inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2022.
