PEKANBARU – Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Riau kembali mencuat setelah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mulai menginventarisasi ulang usulan daerah baru, termasuk di Riau.
Lima daerah yang diusulkan untuk pemekaran meliputi:
- Kabupaten Indragiri Selatan dan Indragiri Utara (pemekaran dari Indragiri Hilir).
- Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam (pecahan Kabupaten Kampar).
- Kabupaten Rokan Darussalam (pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu).
- Kota Duri (dari Kabupaten Bengkalis).
Usulan ini mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Riau. Mereka menilai pemekaran daerah ini perlu dalam rangka pemerataan pembangunan, mengingat luasnya wilayah Provinsi Riau.
Anggota DPRD Provinsi Riau, Ikbal Sayuti, menegaskan dukungannya terhadap rencana pemekaran lima wilayah ini. “Saya sangat setuju dan mendorong pemekaran ini, khususnya di Indragiri Hilir. Inhil itu terlalu luas, baik dari segi wilayah maupun jangkauan administrasi,” ujar Ikbal, yang merupakan anggota DPRD Dapil Inhil, pada Senin (28/7/2025).
Ikbal mengungkapkan bahwa untuk pembahasan pemekaran wilayah Inhil, yang akan dibagi menjadi Indragiri Selatan dan Indragiri Utara, telah sampai pada tahap kajian kelayakan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Artinya, ini sudah bukan lagi wacana. Sudah dikaji dan memiliki landasan yang kuat. Insyaallah tidak akan membebani keuangan pusat karena daerah-daerah ini punya potensi untuk mandiri secara ekonomi,” jelas politisi PPP itu.
Ia menegaskan, tujuan utama dari pemekaran adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, selama ini pembangunan di Inhil belum merata akibat luas wilayah dan sulitnya akses antar daerah.
