PEKANBARU – DPRD Riau kembali menggelar rapat paripurna, Kamis (22/5/2025). Kali ni rapat yang dipimpin Wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis SH itu, beragendakan laporan dan rekomendasi Panitia khusus (Pansus) DPRD Riau kepada Gubernur Riau.
Wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis usai paripurna mengatakan bahwa LKPJ Gubernur Riau 2024 sudah dibahas Pansus. LKPJ ini untuk mengecek kembali kinerja OPD-OPD di lingkungan Pemprov Riau terkait program-program dan serapan dana dan target mereka.
Dalam rapat paripurna tersebut terungkap bahwa, dari Rp11 triliun lebih APBD yang ditargetkan hanya Rp9 triliun lebih saja yang tercapai. Alhasil, Pemprov Riau mengalami tunda bayar termasuk DBH ke kabupaten/kota di Riau sebesar Rp1,4 triliun lebih.
Terkait tunda bayar tersebut, Budiman Lubis meminta Pemprov Riau agar segera mmembayarnya terutama kepada kontraktor-kontraktor.
“Kasihan juga kontraktor-kontraktor. Mereka menggunakan dana untuk mengerjakan itu setahun. Kalau itu pakai dananya sudah berapa bunganya,” ucapnya.
Selain itu, Budiman meminta Pemprov Riau agar membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Ia pun berharap dengan dibayarnya DBH tersebut bisa mengatasi defisit.
Budiman juga menegaskan bahwa khusus OPD Dinas PUPRPKPP Riau, perlu dievaluasi. Pasalnya, OPD tersebut merupakan satu-satunya OPD yang tertinggi tunda bayarnya.
“Makanya Banggar nanti menggelar rapat dengan PUPRPKPP itu. Kenapa tunda bayar itu besar sekali. Nanti pemerintah kalau ingin melakukan pergeseran pemabayaran, kta juga harus tahu dong. Yang mana yang mau dibayarkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, SF Harianto usai paripurna mengucapkan terimaksih kepada DPRD Riau atas hasil pembahasan LKPJ dan rekomendasi yang sudah disampaikan.
“Alhamdulillah kami ucapkan terimakasih kepada Pansus yang sudah sibuk mengurus untuk membahasnya. Dan rekomendasi dari Pansus akan kita segera tindaklanjuti,” ucap SF Harianto singkat. (fin)
