PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengungkapkan secara menyeluruh defisit anggaran yang masih dialami. Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Davit Silaban Marihot, menyatakan bahwa ekspos ini diperlukan untuk mencari solusi konkret dan menghindari perbedaan interpretasi mengenai defisit anggaran.
Davit mengatakan bahwa Pemko Pekanbaru telah melaporkan defisit anggaran sebesar Rp 480 miliar. Namun, ia mempertanyakan progres penyelesaian hutang tunda bayar dan pelaksanaan program Pemko untuk masyarakat.
“Sekarang kan sudah bulan April. Tentunya sudah ada progres seperti apa defisit anggarannya. Apalagi tunda bayar itu mencapai Rp 480 miliar,” ungkap Davit.
Davit juga menyatakan bahwa APBD 2025 Kota Pekanbaru melimpah ruah, dengan total anggaran sebesar Rp 3,211 triliun.
“Jadi, siapa bilang defisit? Makanya, kita minta eksposlah. Biar tak ada interprestasi berbeda,” sebutnya.
Davit menambahkan bahwa DPRD juga ingin mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah masuk dan akan diraih sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, akan terlihat angka pasti anggarannya dan dapat diambil kesimpulan tentang hutang tunda bayar yang bisa dibayar tahun ini.
Davit menekankan pentingnya Pemko fokus pada penyelesaian hutang tunda bayar, karena hal ini dapat berdampak pada kontraktor.
“Tapi untuk tunda bayar, pemerintah harus fokus pada penyelesaiannya. Kan kasihan kawan-kawan kontraktor,” katanya. (*/win)
