PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terpaksa memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Riau. Kebijakan ini diambil menyusul defisit anggaran APBD 2024 yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun lebih.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan agar keuangan daerah tetap stabil. Selain TPP, sejumlah anggaran lain juga akan dipangkas, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).
Menurut Abdul Wahid, belanja pegawai sudah mencapai 38 persen dari total anggaran, padahal menurut aturan tidak boleh lebih dari 30 persen.
“TPP itu tambahan di luar gaji, seharusnya diberikan berdasarkan beban kerja,” ujarnya.
Pemprov Riau harus mengeluarkan Rp 85 miliar setiap bulan untuk membayar TPP. Dengan kondisi keuangan daerah yang sedang sulit, kebijakan pemangkasan dianggap sebagai solusi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. (*/win)
