PEKANBARU – Wacana Pemprov Riau untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perkebunan yang baru, mendapat tanggapan serius dari anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah.
“Kalau kita menyarankan lebih baik memberdayakan BUMD yang sudah ada. Mendirikan BUMD Perkebunan yang baru, tentu butuh penyertaan modal dan biaya operasional baru,” ujar anggota DPRD Riau dari fraksi PKS tersebut, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, BUMD Pemprov Riau yang ada saat ini sebenarnya punya potensi bisnis yang bisa dikembangkan. Contohnya, BUMD PT SPR yang yang memiliki tiga anak perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
“Tinggal bagaimana BUMD yaqng sudah ada ini harus dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya,” ucap Abdullah.
Lebih jauh kata politisi asal fraksi PKS itu mengatakan, bahwa BUMD yang ada saat ini sebagian belum mengembalikan penyertaan modal Pemprov. Padahal keberadaannya sudah belasan tahun.
Abdullah meminta agar BUMD yang ada saat ini dikelola secara profesional.
“Tetapi Komisi III DPRD Riau mengevaluasi agar dikelola secara profesional. Karena kalau BUMD baru belum tahu kita kinerjanya,” pungkasnya. (fin)
