PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengambil langkah strategis untuk mengatasi tunda bayar yang diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun. Tunda bayar ini berdampak pada tiga komponen utama dalam keuangan daerah, yaitu kegiatan pemerintah, tunda salur, dan kurang bayar dari gaji serta tunjangan pegawai.
Abdul Wahid menekankan perlunya audit untuk memastikan kejelasan posisi keuangan daerah.
“Tunda bayar ini harus diaudit agar jelas di mana letak sisi yang harus dibayarkan,” tambahnya.
Untuk menutupi defisit, Abdul Wahid menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan.
“Defisit ini akan kita atasi dengan mencari sumber dana. Ada skema pergeseran anggaran dan pemotongan anggaran perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak,” jelasnya.
Gubernur juga mengakui bahwa target pendapatan dari sektor pajak dan dividen kekayaan daerah tidak tercapai.
“Di sektor pajak, target tidak terpenuhi. Begitu juga di sektor pemisahan kekayaan daerah, dividen yang diharapkan tidak maksimal,” ungkapnya.
Terkait kurang bayar dari pemerintah pusat, Abdul Wahid menyatakan akan menindaklanjutinya dengan Kementerian Keuangan.
“Kami akan mempertanyakan hal ini kepada pihak terkait di Jakarta, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut,” tutupnya seperti dilansir goriau.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Riau dapat mengatasi tunda bayar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (win)
