SIBOLGA – Aksi demo dari Gempar (Gerakan Masif Perjuangan Rakyat) di PT Pelindo Sibolga, Kamis (6/2/2025) lalu, mendapat tanggapan dari salah satu Pimpinan DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori SH, MAP. Ia meminta agar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Kota Sibolga melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan dan kepedulian terhadap konsumen masyarakat sekitar.
Menurutnya, adanya aksi demontrasi di Pelindo Sibolga menunjukkan bentuk koreksi atas pelayanan yang perlu dibenahi dan diperbaiki kembali.
“Jadi sudah sewajarnya pihak PT Pelindo Sibolga agar mengambil sisi baiknya,” ucap Wakil Ketua DPRD Sibolga, kata Jamil Zeb Tumori didampingi Ketua Komisi III DPRD Sibolga Obie Hutagaol di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2025).
Jamil mengatakan, PT Pelindo Sibolga sudah saatnya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan kembali hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kota Sibolga.
Ia mengatakan, ada beberapa pelayanan dan kinerja yang harus dibenahi dan diperbaiki di PT Pelindo Sibolga. Seperti aturan dan prosedur mengenai pelayanan publik yang memberikan kemudahan kepada penumpang dan masyarakat Sibolga yang hendak mencari nafkah atau rezeki, ungkapnya.
Sambung Jamil, terkait kenaikan tarif pas masuk, hendaknya harus disesuaikan dengan aturan dan harus ada kesepakatan terkait kenaikan tarif pas masuk tersebut.
“Tarif pengutipan itu harus ada aturannya. Bagaimana cara atau prosesnya menaikkan retribusi hendaknya dirembukkan dengan melibatkan KSOP atau pihak terkait yang berkepentingan lainnya,” katanya.
Lanjut Jamil, perihal pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Satuan Pengamanan (Satpam) PT Pelindo Sibolga, agar lebih humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut ucap Jamil, Crane di PT Pelindo sempat mengalami kerusakan sehingga peti kemas sempat tidak dapat dibongkar di area dermaga pelabuhan.
“Crane rusak, sehingga seluruh aktifitas bongkar peti-peti kemas di PT Pelindo Sibolga tidak bisa dilakukan akibatnya peti-peti kemas bongkar di Pelabuhan Belawan. Tentunya biaya pengusaha untuk membongkar peti-peti kemas akan bertambah,”tukasnya.
Jamil menilai, PT Pelindo Sibolga hanya memanfaatkan jasa namun tidak memberikan kontribusi berupa PAD bagi Pemerintah Kota Sibolga. Harusnya PT Pelindo Sibolga memberikan kontribusi berupa PAD kepada Pemerintah Kota Sibolga.
“Sebagai contoh, menuju PT Pelindo Sibolga kan melalui jalan daerah yang dipakai. Seharusnya ada kontribusi sebagian dari retribusi itu, sehingga Pemerintah Kota Sibolga mendapat bagian. Inilah yang kita dorong agar ada pembenahan dan perbaikan terhadap pelayanan publik di PT Pelindo Sibolga,”ucapnya. (MT)
