PEKANBARU – Pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) tahun 2025 yang diumumkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sangat berimbas ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Dengan beban yang sangat berat, diharapkan Gubernur Riau yang dilantik nanti diharapkan bisa memahami kondisi keuangan tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan SE MM saat dimintai tanggapannya terkait pemotongan TKD hingga 50 persen usai memimpin rapat paripurna DPRD Riau,m Senin (10/2/2025).
“Iyah inilah yang kita khwatirkan dan mungkin pak Gubernur yang terpilih juga menjadi beban yang sangat berat jelang kondisi keuangan. Baik yang dari pusat atau dari APBD kita sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat Riau, harus kita melihat kondisi keuangan di daerah kita ini,” ucapnya.
Parisman mengatakan, Gubernur Riau terpilih nanti akan melaksanakan tugasnya dengan beban yang sangat berat. Untuk itu, sebagai wakil rakyat Provinsi Riau, DPRD Riau berharap bisa memahami memaklumi kondisi keuangan tersebut karena kondisinya memang sangat berat.
Lebih lanjut dikatakan, niat dari Gubernur Riau terpilih itu pasti untuk mensejahterakan rakyat. Dan mengenai program lainnya, Parisman yakin akan dilaksanakan. Tapi kondisi keuangan inilah yang memaksa beliau belum melaksanakan dengan semaksimal mungkin.
“Sudahlah pemotongan dana dari pusat 50 persen ditambah lagi defisit anggaran kita Rp2,21 triliun. Ndak tahu bagaimana kerja berat pak Gubernur terpilih pak Abdul Wahid,” ujarnya.
Untuk itu itu ucap Parisman, sebagai wakil rakyat ia meminta kepada masyarakat Riau agar bisa memaklumi kondisi ini. Menyingung terkait rasionalisasi kata Parisman, sudah dilakukan sebelum pengesahan APBD.
“Sudah dilakukan sebelum pengesahan APBD. Tapi ndak terselamatkan juga. Akhirnya muncullah utang yang harus ditanggung oleh Pemprov Riau sebesat Rp2,21 triliun,” tukasnya.
Politisi fraksi partai Golkar itu juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau, agar bisa memaklumi kondisi keuangan Pemrov Riau saat ini, pungkasnya. (fin)
