PEKANBARU – Anggota DPR RI, Iyeth Bustami, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau terkait pengelolaan Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ia mengungkapkan bahwa selama reses Desember lalu, dirinya menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan organisasi Kemari PHR terkait permasalahan di Blok Rokan.
“Salah satu isu utama yang disampaikan kepada saya adalah perbedaan perlakuan saat PT Chevron sebagai pengelola sebelumnya dengan PT PHR saat ini. Masyarakat menilai bahwa di era Chevron, perhatian terhadap warga sekitar jauh lebih baik dibandingkan kondisi sekarang,” ujar Iyeth kepada GoRiau.com, Jumat (7/2/2025).
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan minimnya rekrutmen tenaga kerja lokal. Menurut mereka, pekerja dari luar daerah lebih banyak direkrut dan bahkan dengan mudah mendapatkan kartu identitas setempat sebagai siasat pemenuhan regulasi.
Keluhan-keluhan tersebut kemudian disampaikan Iyeth dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Bahlil merespons serius aspirasi tersebut dan secara spontan mengajaknya untuk mengunjungi Blok Rokan guna melihat langsung kondisi di lapangan.
“Saya langsung diajak Pak Menteri untuk turun ke Blok Rokan keesokan harinya. Ini menunjukkan keseriusan beliau dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi,” ungkap Iyeth.
Dalam kunjungan tersebut, Iyeth mengikuti berbagai agenda penting, termasuk rapat dengan SKK Migas, PT Pertamina, dan pemangku kepentingan industri hulu migas nasional. Sejumlah kesepakatan dicapai sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan.
Tak hanya itu, Menteri Bahlil juga mengajak Iyeth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan gas milik Ibu Yusmaniar di Jalan Tengku Bey, Simpang Tiga, Pekanbaru. Dalam sidak tersebut, harga gas LPG 3 kg dijual ke pengecer seharga Rp18.000 per tabung, sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Setelah sidak, Iyeth turut memfasilitasi pertemuan antara Menteri ESDM dengan Pengurus Kemari PHR dan Sarbumusi. Dalam pertemuan ini, Menteri Bahlil menegaskan komitmennya untuk memastikan tenaga kerja lokal Riau mendapatkan kesempatan yang lebih besar di PT PHR.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kebijakan PT PHR, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keterlibatan tenaga kerja lokal di Blok Rokan,” pungkas Iyeth. (***)
