JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan operasional KY terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran. Gaji pegawai KY pun hanya cukup sampai Oktober 2025.
Amzulian juga mengaku mendapat kabar ongkos bensin untuk kendaraan akan menggunakan uang pribadi.
“Ya, segala hal, karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Kendaraan kami,” kata Amzulian di Kompleks Parlemen, Senin (10/2/2025).
Ia menjelaskan anggaran KY dipangkas 54 persen dari pagu anggaran Rp184 miliar imbas kebijakan efisiensi.
“54 persen ya. 54 persen itu dari 184 (miliar). Ya, nggak ada lagi memang. Ya, kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Ini dari kecil dipotong. Ya, itulah,” katanya seperti dilansir cnnindonesia.
Efisiensi anggaran itu juga berdampak pada KY yang tidak bisa melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.
Menurutnya untuk menggelar seleksi, dibutuhkan anggaran Rp4 hingga Rp5 miliar.
“Sejauh ini memang enggak bisa (seleksi). Kenapa kemarin ada konferensi pes menjawab itu? karena ada surat Mahkamah Agung yang meminta kami menyelesaikan hakim agung. Dan itu harus kami jawab. Terkait surat itu maksimal 15 hari. Maka kami enggak punya pilihan lain, harus menjawab,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah.
Imbas aturan tersebut, banyak kementerian dan lembaga negara melakukan efisiensi dalam operasionalnya saat ini. (win)
