PEKANBARU – Wakil ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan mengatakan, bahwa ditundanya rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis 20 Februari kemarin karena tidak kuorum.
“Mungkin ada agenda-agenda lain pak ketua sehingga tidak bisa melaksanakan Banggar tersebut. Maka tadi kami sudah sepakat pimpinan dan ketua-ketua fraksi hari ini kami rapat jam 14.00 WIB. Surat sudah kami layangkan ke Gubernur,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2025).
Parisman mengatakan, bahwa insyaallah hari ini Banggar akan rapat dengan semua OPD. Hal ini dimaksudkan untuk membahas masalah isu-isu yang tidak pernah dilaporkan ke DPRD Riau tentang nilai defisit yang akhir-akhir ini viral di Riau tahun 2025.
“Karena kami baru dapat isu. Jadi angka itu masih fluktuatif. Yang pertama kami isu cerita luar Rp2,23 triliun. Waktu kami rapat dengan tiga OPD aja dua minggu lalu, naik menjadi Rp2,4 triliun. Maka hari ini kami minta semua OPD hadir hari ini. Kami akan nyisir semua totalnya berapa sih,” ujar politisi fraksi partai Golkar tersebut.
Ia mengatakan, bahwa rapat bersama OPD tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas berapa angka tunda bayar. Untuk angka pastinya pihaknya baru bisa menyimpulkan setelah rapat Banggar.
“Kami tidak pernah dilaporkan tidak pernah tahu. Yang kami sepakati itu di waktu pembahasan APBD tahun 2024, defisit kita itu hanya di angka Rp570 miliar. Itu kesepakatan yang disampaikan TAPD pembahasan di Banggar APBD tahun 2025 ini,” tukasnya.
Parisman melanjutkan, seiring perjalanan waktu angka tersebut berubah sehingga DPRD Riau merasa terkejut. Untuk menyikapi hsal itu, DPRD Riau memanggil tiga OPD. Yakni, BPKAD, Dispenda dan Bappeda termasuk Dinas PUPR, ujarnya.
“Ternyata naik menjadi Rp2,4 triliun. Dan yang anehnya lagi apa yang disepakati di pembahasan APBD di Banggar tahun 2025, kan kami sudah sepakat itu. Untuk semua kegiatan setelah pembahasan ini, tidak boleh dilaksanakan sesuai yang disepakati di Banggar,” pungkasnya.
Meski sudah disepakati tambah Parisman, ternyata di rapat Banggar kemarin ada lagi belanja setelah ketuk palu di Dinas PUPR. Ada belanja di Bina Marga Rp10 miliar dan di Bidang Cipta Karya Rp12 miliar.
“Makanya kami melihat itu agak aneh juga tu. Makanya kami pingin setelah ketemu angka di PUPR ini, masih ada di OPD lain. Kenapa naik defisit kita, kenapa naik yang namanya tunda bayar. Tunda bayar itu di angka Rp570 miliar. Ternyata sekarang sudah di angka Rp948 miliar, ada apa,” tanya wakil ketua DPRD Riau berpostur tinggi jangkung tersebut. (fin)
