PEKANBARU – Perwakilan masyarakat Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Edi Kurniawan Novandri mengatakan, perlakuan kurang menyenangkan dari PTPN V yang kini menjadi PTPN IV, bahwa sistim pengelolaan KKPA yang dilakukan BUMN tersebut gagal. Sementara sekitar 100 masyarakat dirugikan.
Hal itu disampaikannnya kepada awak media usai diterima wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis ditengah aksi demo diluar pagar DPRD Riau, Kamis (23/01/2025).
Edi mengatakan bahwa utang yang di Bank itu adalah karena kelalaian mereka (PTPN IV, red).
Ketika disebut bahwa konflik ini sudah berlangsung lama dan tak kunjung tuntas, Edi tak membantah.
“Ini artinya bukan pertama kali dan terakhir kali, tapi gerakan awal kami karena ini tetap kami suarakan di DPRD Riau bahkan DPR RI sekaligus,” ujarnya.
Ia pun berharap agar DPRD Riau dapat membantu masyarakat sehingga sertifikat masyarakat dapat ditertibkan, ujarnya.
Terpisah, wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis mengatakan bahwa aksi demo warga Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu ini, terkait lahan yang diberikan oleh PTPN IV kepada masyarakat tentang biaya yang ditimbulkan.
“Ini terkait lahan yang diberikan oleh PTPN IV mengenai biaya-biaya yang ditimbulkan, hasil yang ada, makanya kita pelajari dululah dokumen yang ada. Kita hearing dululah dengan Komisi II, kita kunjungan ke lapangan, baru kita panggil perusahaan,” ucap politisi fraksi Gerindra tersebut.
Saat ditanya apa sesungguhnya persoalan warga Desa Pangkalan Baru ini. Menjawab hal itu Budiman mengatakan bahwa persoalan mereka adalah koperasi tidak berjalan sesuai perjanjian. Dan juga katanya hutangnya membengkak sampai Rp140 miliar, ujarnya.
“Nanti Komisi II DPRD Riau yang membidangi ini kita konfrontir, kita pelajari betul. Suatu persoalan tentu ada bukti-bukti yang harus kita lihat,” pungkasnya. (fin)
