PEKANBARU – Dari Rp50 miliar yang ditargetkan, realisasi penerimaan pajak air permukaan yang diterima Bapenda Riau hanya terealisasi Rp35 miliar. Kondisi ini dinilai janggal. Pasalnya di Rokan Hulu (Rohul) sendiri ada 56 pabrik dan di Riau ada ratusan pabrik.
“Saya ingin memastikan Pemprov Riau dari pajak air permukaan. Bagaimana pun sekarang kita harus kejar PAD. Pajak air permukaan ini relalisasinya kemarin dari Bapenda hanya Rp35 miliar dari Rp50 miliar yang ditargetkan,” ucap wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, Kamis (9/1/2025).
Politisi asal fraksi Gerindra ini menceritakan, dari sidak yang ia lakukan baru-baru ini di Rohul ada 56 pabrik. Itu baru satu kabupaten, kalau di Riau ada 280 pabrik.
“Ini kan peluang besar bagi kita memaksimalkan pajak air permukaan ini. Ada PT RAPP, Indah Kiat yang memang penggunaan air permukaan besar sekali. Saya kunjungan ke PT SKA itu saa lihat pemasangan instalasinya salah. Ini kan kita sampaikan ke perusahaan,” ucapnya.
Budiman pun berharap ke Bapenda Riau agar UPTD di lapangan kerja keras (update data). Pasalnya ia yakin masih banyak data yang tak masuk.
“Seharusnya perusahaan yang tak aktif lagi, hilangkan. Mana perusahaan yang baru masukkan. Karena ini peluang besar besar kita dapatkan. Saya yakin ratusan miliar kita dapatkan nanti,” ujarnya.
Lebih jauh dicontohkan Budiman, PT Arara Abadi satu bulan Rp1,6 miliar. Kalau 1 tahun lebih kurang Rp20 miliar, belum lagi PT RAPP dan perusahaan besar lainnya yang penggunaan air permukaannya sangat besar, ujarnya.
“Jadi kalau kita tidak kejar PAD ini bagaimana kita membangun Riau ini kalau APBD-nya kecil. Jalan dan jembatan yang rusak aja di dapil saya (Rohul, red) aja bukan main. Kita DPRD Riau ini hanya mnengawasi, menyampaikan,” tukasnya. (fin)
