PEKANBARU – Provinsi Riau untuk pertama kalinya mengalami penciutan anggaran yang berujung pada tunda bayar dalam jumlah besar. Diperkirakan, nilai tunda bayar APBD 2024 mencapai ratusan miliar rupiah.
Merespons kondisi tersebut, anggota Komisi III DPRD Riau dari Dapil Pelalawan, Abdullah, menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber utama yang diharapkan adalah kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Riau.
“Kita harapkan manajemen BUMD Pemprov Riau menyadari kondisi keuangan yang sedang sulit ini. Mereka harus meningkatkan kinerja dan memperkuat strategi bisnis agar dapat memberikan kontribusi PAD yang signifikan,” ujar Abdullah kutip goriau.com, Kamis (23/1/2025).
Ia menekankan bahwa Pemprov Riau tidak boleh terus bergantung pada transfer keuangan dari pusat (TKD) sebagai sumber utama APBD. Setiap tahun, target PAD harus terus meningkat secara konsisten.
“Keuangan daerah yang sehat ditandai dengan besarnya pendapatan non-TKD. Jika PAD dan TKD sama-sama tinggi, tentu itu lebih baik. Riau memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tinggal bagaimana BUMD memanfaatkan peluang bisnis dan mengolah SDA secara optimal agar kita bisa mandiri tanpa selalu bergantung pada pusat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Abdullah mengaku sering menerima aspirasi terkait peran BUMD dalam mendukung ekonomi daerah. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, BUMD masih memiliki prospek cerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka panjang. (**)
