JAKARTA – Industri kelapa dalam negeri menghadapi ancaman serius akibat kelangkaan bahan baku. Penurunan produksi kelapa, yang dipicu oleh kemarau panjang tahun lalu dan meningkatnya ekspor kelapa bulat, membuat banyak industri harus mengurangi kapasitas produksi mereka. Bahkan, sejumlah pabrik telah berhenti beroperasi.
Menurut Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), kondisi ini berpotensi menutup lebih banyak pabrik dalam tiga bulan ke depan. Ketua Harian HIPKI, Rudy Hadiwidjaja, bersama pengurus lainnya seperti Dippos Naloandro Simanjuntak (Wakil Ketua), Amrizal Idrus (Wakil Sekjen), Michael Darwis, Erwanda, dan Yana, menyatakan bahwa dampak buruk ini akan memengaruhi iklim investasi dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.
“Kami melihat industri minyak kelapa, industri kelapa terpadu, dan lainnya bisa terkena imbas jika kelangkaan bahan baku ini terus terjadi,” ungkap Rudy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Berdasarkan data HIPKI, rata-rata perusahaan pengolahan kelapa hanya beroperasi dengan kapasitas 33% dari total kapasitas terpasang. Beberapa bahkan hanya beroperasi dua hingga tiga kali seminggu. Hal ini memaksa sejumlah pabrik mengkaji ulang beban operasional, termasuk opsi pahit berupa pengurangan tenaga kerja.
Ironisnya, Indonesia yang merupakan produsen produk turunan kelapa terbesar kedua di dunia justru mengalami krisis dalam industrinya sendiri. “Sektor pengolahan seperti santan, tepung kelapa, hingga briket arang saat ini hanya memanfaatkan 20% dari kapasitas utilitas terpasang. Banyak pabrik yang akhirnya terpaksa tutup,” jelas Michael Darwis, Ketua Bidang Briket Arang dan Karbon Aktif HIPKI.
Senada dengan HIPKI, Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI) juga menyuarakan keprihatinan. Ketua Umum HIPBAKI, Basuki, meminta pemerintah segera mengatur ekspor kelapa bulat. “Ekspor kelapa bulat semakin marak, sementara industri dalam negeri terpuruk. Kita berbicara hilirisasi, tetapi faktanya pihak asing yang mengimpor kelapa dari Indonesia justru menikmati nilai tambahnya,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Industri kelapa dikenal sebagai sektor padat karya, dengan puluhan ribu tenaga kerja yang terlibat. Jika lebih banyak pabrik tutup, maka angka pengangguran dipastikan melonjak. HIPKI dan HIPBAKI sepakat bahwa tanpa regulasi yang jelas, program hilirisasi kelapa yang didengungkan pemerintah akan sulit terealisasi.
Selain kelangkaan bahan baku, kutip goriau.com, industri kelapa juga menghadapi kenaikan biaya produksi yang semakin memberatkan. Hal ini dinilai menurunkan daya tarik investasi dan menghambat pertumbuhan sektor kelapa di Indonesia. (***)
