PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, meminta pemerintah provinsi mengevaluasi dan mempertimbangkan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan kontribusi positif. Ia menyoroti indikasi nepotisme dan korupsi di sejumlah BUMD yang hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tujuan utama BUMD adalah menciptakan profit. Kalau tidak menghasilkan dan hanya menjadi ladang korupsi, lebih baik dibubarkan saja,” tegas Edi usai rapat dengan Biro Ekonomi kutip liputanoke.com, Senin (20/1/2025).
Edi mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja BUMD untuk memastikan manfaatnya bagi perekonomian daerah. Ia juga mengutip arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar BUMD yang tidak produktif tidak menjadi sarang nepotisme.
“BUMD seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir pihak,” tutupnya. (***)
