PEKANBARU – Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Riau tahun 2024 menghabiskan dana yang sangat besar. Pesta demokrasi pemilihan 12 bupati dan wali kota serta Gubernur Riau telah menelan anggaran yang membuat APBD tergerus secara signifikan.
Berdasarkan data seperti diolah SabangMerauke News, biaya penyelenggaran Pilkada Serentak 2024 di Riau menembus angka Rp 824 miliar lebih. Uang jumbo itu disalurkan untuk dua lembaga penyelenggara Pilkada yakni KPU Riau, Bawaslu Riau serta KPU dan Bawaslu 12 kabupaten/ kota di Riau.
Namun, dana sebesar Rp 824 miliar tersebut, belum termasuk hibah pengamanan Pilkada yang dicairkan oleh pemda kepada Polri dan TNI. Jika dijumlahkan, maka total biaya Pilkada se Riau tahun ini bisa mencapai Rp 900 miliar.
Jajaran KPU di Riau merupakan penerima dana hibah penyelenggara Pilkada yang paling besar mencapai Rp 634,29 miliar.
Sementara, jajaran Bawaslu di Riau menyedot dana APBD mencapai Rp 190 miliar. Namun, jumlah itu, belum termasuk dana hibah yang diperoleh Bawaslu Bengkalis dan Bawaslu Indragiri Hulu. Data soal besaran dana hibah yang diperoleh oleh Bawaslu Bengkalis dan Bawaslu Inhu belum bisa diperoleh.
Berikut rincian dana hibah Pilkada yang diperoleh jajaran KPU di Riau:
KPU Provinsi Riau: Rp 133.044.490.800
KPU Kampar: Rp 52.195.475.000
KPU Rokan Hulu: Rp 41.379.682.000
KPU Kota Pekanbaru: Rp 56.014.688.750
KPU Kuansing: Rp 36.886.463.144
KPU Bengkalis: Rp 51.475.480.000
KPU Rokan Hilir: Rp 41.672.026.200
KPU Pelalawan: Rp 33.999.630.000
KPU Siak: Rp 34.937.247.910
KPU Kota Dumai: Rp 33.510.941.650
KPU Indragiri Hilir: Rp 50.616.422.250
KPU Kepulauan Meranti: Rp 29.078.191.600
KPU Indragiri Hulu: Rp 39.556.732.000
Total: Rp 634,29 miliar
Berikut rincian dana hibah Pilkada yang diperoleh jajaran Bawaslu di Riau:
Bawaslu Provinsi Riau: Rp 31,42 miliar
Bawaslu Kampar: Rp 24,7 miliar
Bawaslu Siak: Rp 14 miliar
Bawaslu Kota Dumai: Rp 11 miliar
Bawaslu Rohil: 16,5 miliar
Bawaslu Kepulauan Meranti: Rp 11 miliar
Bawaslu Rokan Hulu: Rp 16,7 miliar
Bawaslu Kota Pekanbaru: Rp 20 miliar
Bawaslu Kuansing: Rp 13 miliar
Bawaslu Inhu: –
Bawaslu Inhil: Rp 18 miliar
Bawaslu Bengkalis: –
Bawaslu Pelalawan: Rp 13,7 miliar
Total: Rp 190,02 miliar. (**)
