BAGANSIAPIAPI – Rencana pengiriman peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau ke Banda Aceh dipastikan batal. Informasi ini dikonfirmasi oleh Aswin, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, melalui pesan singkat pada Senin (16/12/2024).
“Batal dan tak jadi,” tulis Aswin dalam pesan WhatsApp seperti dikutip diterima GoRiau.com, Senin (16/12/2024).
Sebelumnya, berdasarkan Surat BPKAD Rohil Nomor 800.1.3.2/BPKAD-AS/2024/550 yang ditandatangani Kepala BPKAD pada 11 Desember 2024, pejabat OPD di lingkungan Pemkab Rohil direncanakan mengikuti Bimtek di Hotel Oasis, Banda Aceh, pada 17–21 Desember 2024. Peserta diwajibkan menyetor biaya sebesar Rp5.500.000, ditambah uang transportasi Rp1.400.000.
Namun, keputusan pembatalan ini mengakhiri rencana tersebut, di tengah isu sejumlah OPD Pemkab Rohil yang mengikuti kegiatan serupa di luar daerah, seperti Yogyakarta, Medan, dan Aceh.
Hak ASN Belum Dibayarkan
Kabar pembatalan ini mendapat tanggapan beragam dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rohil. Mereka mengkritik rencana kegiatan di luar daerah, terutama saat hak-hak ASN, seperti gaji dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), belum dibayarkan hingga Senin (16/12/2024).
“Alhamdulillah kalau benar dibatalkan, tapi tolong prioritaskan pembayaran gaji dan TPP kami yang belum jelas kapan cairnya,” ujar seorang ASN yang enggan disebutkan namanya karena khawatir dimutasi.
Situasi ini semakin memanaskan suasana menjelang tutup buku anggaran akhir tahun, yang hanya tersisa beberapa hari.
Aksi Unjuk Rasa Direncanakan
Sementara itu, isu aksi unjuk rasa oleh kelompok Peduli Pendidikan Rohil semakin santer terdengar. Aksi tersebut rencananya digelar di Pekanbaru pada Selasa (17/12/2024), dengan titik kumpul di Gedung Perpustakaan Wilayah, sebelum menuju Polda Riau.
Kelompok tersebut dikabarkan akan menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Rohil.
Pembatalan kegiatan Bimtek di Aceh ini disambut positif oleh sejumlah pihak, dengan harapan fokus pemerintah daerah lebih diarahkan pada penyelesaian hak-hak ASN serta permasalahan pendidikan yang mendesak. (***)
