PEKANBARU – Tidak dianggarkannya pembangunan Jembatan Sei Rokan II di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dalam APBD 2025 Provinsi Riau, memicu keresahan masyarakat. Jembatan yang berada di ruas jalan milik Provinsi Riau ini kini dalam kondisi miring dan terancam putus kapan saja.
Anggota DPRD Riau asal Rohul, Hardi Candra, meminta Pemerintah Provinsi Riau segera memanfaatkan dana Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBD Provinsi Riau atau APBN untuk penanganan darurat.
“Saya minta Pemprov Riau untuk menggunakan dana BTT agar jembatan ini tetap fungsional,” ujarnya kutp goriau.com, Kamis (19/12/2024).
Politisi asal fraksi PDIP itu juga mengimbau perusahaan swasta di Rohul untuk berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.
“Ada ratusan perusahaan kebun kelapa sawit dan puluhan pabrik kelapa sawit yang dulunya setiap hari melewati jembatan ini. Pemda Rohul sebaiknya meminta bantuan mereka untuk perbaikan jembatan,” tambah wakil ketua Komisi II DPRD Riau itu.
Hardi menekankan pentingnya pembangunan jembatan permanen untuk menggantikan Jembatan Sei Rokan II. Ia mendorong instansi terkait mengusulkan anggaran pembangunan di APBD Perubahan 2025 atau APBD murni 2026.
“Selain Sei Rokan II, beberapa jembatan di ruas jalan Provinsi Riau, mulai dari Rantau Berangin hingga batas Provinsi Sumut, juga sudah termakan usia dan perlu diganti dengan yang baru,” tutupnya. (***)
