JAKARTA – Bupati Siak, Alfedri, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Sampah Tahun 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (12/12/2024). Rakornas ini bertujuan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Faisol Nurofiq, serta diikuti oleh 514 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Alfedri menegaskan komitmen Pemkab Siak untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bank Sampah Jadi Prioritas
Alfedri menjelaskan bahwa Pemkab Siak telah melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Salah satu inisiatif yang didorong adalah gerakan bank sampah di setiap kecamatan dan kampung.
“Kami terus mendorong setiap kampung untuk mendirikan bank sampah agar sampah organik maupun non-organik dapat didaur ulang. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah yang dijual ke pengelola bank sampah,” ujar Alfedri.
Menurutnya, keberadaan bank sampah telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. “Sampah yang tadinya tidak bernilai kini bisa menjadi sumber penghasilan. Beberapa kampung di Kabupaten Siak telah menjalankan inisiatif ini dengan baik,” tambahnya.
Daur Ulang dan Pengurangan Plastik
Selain itu, Pemkab Siak juga aktif menggalakkan daur ulang sampah serta mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Sebagai alternatif, Pemkab memanfaatkan kemasan yang lebih ramah lingkungan.
“Setiap acara resmi kini tidak lagi menggunakan gelas plastik, melainkan gelas berbahan kertas. Kami juga mendorong pelajar untuk menggunakan tumbler sebagai pengganti botol plastik,” jelas Alfedri.
Dukungan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih optimal, Alfedri menekankan pentingnya peran Kementerian PUPR, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan.
“Kami berharap dukungan dari Kementerian PUPR, melalui Ditjen Cipta Karya, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efektif dari hulu hingga ke hilir,” kata dia tulis goriau.com.
Rakornas juga memberikan arahan kepada daerah tentang akses pendanaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah yang lebih besar dan berkelanjutan. (***)
