PEKANBARU – Divisi hukum tim koalisi pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1, Abdul Wahid – SF Hariyanto, menduga tim sukses pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 3, Syamsuar dan Mawardi M Saleh (Suwai), melakukan sosialisasi di sekolah SMA/SMK negeri di Riau.
Menurut Tim Divisi Hukum Bermarwah, Muhammad Nefos, jika ini terbukti melanggar aturan soal tempat-tempat yang dilarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkampanye atau dengan alat peraga kampanye, maka akan dilaporkan ke Bawaslu dan mahkamah Kehormatan (MK) DPR RI.
Nefos menyebut, tim sukses tersebut adalah Ketua Tim Koalisi Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 3, Syahrul Aidi Mazat. Di mana ia tertangkap kamera menjadi pembina upacara di SMKN 1 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (4/11/2014) kemarin.
Muhammad Nefos mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan informasi terkait dugaan sosialisasi di sarana pendidikan tersebut. Untuk itu, pihaknya dari Divisi Hukum Bermarwah akan merapatkan hal tersebut untuk menentukan sikap ke depannya.
“Ya, kita sudah dapat informasi dan bukti-bukti foto-foto pendukungnya. Ini yang akan kami rapatkan, jika terbukti seperti informasi tersebut, jelas tidak mencerminkan edukasi politik yang sehat dan sesuai aturan ke masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, sebagai anggota DPR RI, Syahrul Aidi seharusnya dapat ikut mencerdaskan masyarakat dengan memberikan edukasi positif dalam perpolitikan. Namun, ia malah memberikan contoh yang tidak baik ke masyarakat, bahkan ke generasi muda.
Untuk memberikan efek jera, pihaknya juga mempersiapkan laporan ke Mahkamah Kehormatan DPR RI karena dinilai sudah mencederai kepercayaan rakyat dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam pesta demokrasi.
Ia juga mengharapkan pihak penyelenggara pemilu, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, menindaklanjuti informasi tersebut. Sehingga dapat terang benderang dan masyarakat tahu siapa yang sebenarnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami harapkan KPU dan Bawaslu dapat menindaklanjuti informasi tersebut. Jika terbukti, itu harus disanksi sesuai aturan yang berlaku. Kalau tidak diproses, kami yang akan melaporkannya, kita harus memberikan pembelajaran ke masyarakat, biar ada efek jera,” tegasnya.
Kepala Sekolah SMKN 1 Tembilahan Hulu, Sufriadi, mengakui jika anggota DPR RI yang juga ketua tim sukses Paslon Suwai menjadi pembina upacara di sekolah yang dipimpinnya.
“Iya, itu kunjungan anggota DPR RI ke sekolah-sekolah. Sekarang beliau (Syahrul Aidi) yang jadi pembina upacara, motivasi anak-anak saja soal sekolah,” katanya.
Terkait Syahrul Aidi di DPR RI yang menempati Komisi V, yang mengurus urusan infrastruktur dan transportasi, apa alasannya masuk ke sekolah yang bukan merupakan urusan Komisi X, Sufriadi menyatakan kalau Syahrul Aidi juga membahas soal sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah.
“Kunjungan aja, pak. Kebetulan beliau mau ke Kuala Enok, jadi singgah sebentar (ke SMKN 1 Tembilahan Hulu),” sebutnya.
Sufriadi juga mengetahui jika Syahrul Aidi merupakan tim sukses calon Gubernur Riau Nomor Urut 3, namun saat ditanya alasannya masuk ke sekolah menjadi pembina upacara, ia lagi-lagi menyebut jika Syahrul Aidi datang sebagai anggota DPR RI.
“Dia datang sebagai anggota Dewan saja, bahas sarana prasarana sekolah apa yang bisa dibantu,” tukasnya.
Syahrul Aidi Tanggapi Santai dan Tantang Balik
Menanggapi hal itu, Syahrul Aidi mengatakan bahwa anggapan dirinya melakukan sosialisasi dan kampanye di sekolah adalah anggapan picik.
“Terlalu picik, saya ini anggota DPR RI aktif. Kegiatan jadi pembina upacara itu bukan sekali ini saya lakukan, dan yang meminta saya jadi pembina upacara itu kepala sekolah,” kata Syahrul kutip cakaplah.com.
Politisi PKS itu mengatakan bahwa dirinya membawa dana aspirasi bantuan beasiswa PIP kepada 147 anak di SMK tersebut.
“Saya tak ada kalimat kampanye, saya berikan motivasi kepada anak-anak. Kenapa takut kali? Saya tak ada bawa spanduk, saya tak mengajak, tak kampanye,” tegasnya.
“Kalau mau lapor, ya silakan saja. Mana buktinya? Ada buktinya lah, jangan hanya tudingan. Silakan, dewasa saja lah dalam politik,” katanya lagi.
Lebih jauh ia mengatakan, tudingan bahwa yang boleh masuk ke sekolah hanya Komisi X DPR RI sementara dirinya adalah Komisi V menurutnya juga tudingan yang mengada-ada.
“Pembangunan infrastruktur kita resmikan ada 4 sekolah yang kita bantu, dan itu ada di Kementerian PUPR, kementerian Komisi V. Jadi jangan takut kali lah,” tukasnya. (**)
