DUMAI – Masalah tanah konsesi yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemko) Dumai menjadi tantangan serius dalam pembangunan kota yang bercita-cita menjadi metropolis.
Hal ini disampaikan oleh Calon Walikota Dumai nomor urut 1, Eddy Yatim, dalam debat calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024, Kamis (21/11/2024) malam, di salah satu hotel di Kota Dumai.
Dilansir goriau.com, Eddy Yatim mengungkapkan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRD Riau, ia pernah mengusulkan pembangunan dua sekolah baru di Dumai. Namun, akibat tidak tersedianya lahan yang dapat dihibahkan di tengah kota, sekolah-sekolah tersebut akhirnya dibangun di pinggiran kota, salah satunya adalah SMAN 8 Dumai di Jalan Sukajadi, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur.
“Sekolah baru yang saya usulkan ini bertujuan untuk mengurai persoalan padatnya PPDB di kawasan tengah kota. Tetapi, akibat masalah tanah konsesi yang tak kunjung selesai dan kurangnya komunikasi intens antara Pemko, pemerintah pusat, Kementerian BUMN, serta Kementerian Keuangan melalui Dirjen DPJP, hal itu tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Ke depan, kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat demi mewujudkan Dumai Harmonis dan Bermarwah,” tegas Eddy, disambut sorakan pendukung pasangan IDEAL.
Eddy juga menuturkan pengalamannya saat menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik lahan di Provinsi Riau. Ia menjelaskan bahwa persoalan tumpang tindih lahan, terutama di area operasi eks-Chevron atau Pertamina, telah dibahas hingga tingkat pusat, melibatkan ATR/BPN dan Kementerian BUMD.
“Instansi terkait sudah mendapatkan instruksi langsung dari menteri untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi dirugikan,” ujar Eddy.
Sebagai calon walikota sekaligus mahasiswa program Doktor Sosiologi Universitas Riau, Eddy menegaskan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan jika dikomunikasikan secara intens dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Warga Dumai membutuhkan kepastian status lahan mereka. Begitu pula pembangunan fasilitas publik sangat bergantung pada penyelesaian masalah tanah konsesi. Jika hal ini tuntas, Dumai akan berkembang menjadi kota metropolis yang harmonis dan bermarwah. Sebagai beranda terdepan Indonesia di pantai timur Sumatra, sudah saatnya Dumai bersolek dengan pembangunan yang mengedepankan kearifan lokal,” pungkas Eddy. (***)
