ROHIL – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, mempertanyakan kinerja para Direktur dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) yang belum maksimal. Pasalnya selama menjabat sebagai Plt belum ada mendapatkan laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban dana Participating Interest (PI).
Hal itu diungkapkan Sulaiman saat diwawancarai awak media disela-sela kegiatan Simulasi KPU di depan Kantor BPKAD, Kamis (14/11/2024).
Dilansir SM News, Sulaiman mengaku belum pernah bertemu dengan para direktur PT SPRH bahkan ketika diundang pun tidak pernah datang atau hadir.
“Saya berharap BUMD PT. SPRH ini cobalah bekerja dengan sebaik-baiknya, juga harus memberikan laporan lah kepada Pemerintah bagaimana menggunakan uang PI yang sebegitu besar 488 Miliar yang sangat heboh sekali,” katanya.
Sulaiman juga berharap, PT SPRH segera menyetorkan dana bagi hasil 60% dana PI yaitu lebih kurang sebanyak Rp293 Miliar tersebut ke Pemkab Rohil.
“Oleh karena itu, kami harap setorlah dalam beberapa hari ini supaya jadi pendapatan daerah (PAD),” pungkas Sulaiman.
Direktur BUMD PT SPRH, Rahman, yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp membantah pernyataan Plt Bupati Sulaiman yang tidak memahami regulasi BUMD. Dia bahkan menuding Plt Bupati Sulaiman mau menarik persoalan BUMD ke dunia politik.
“Plt Bupati tak faham regulasi, mau menarik BUMD ke dunia politik. Kita Sudah RUPS tahunan, aturannya beliau bisa mengakses ke bagian ekonomi,” tegas Rahman.
Rahman bahkan mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau sudah menyatakan PT SPRH sehat.
“BPKP menyatakan sehat. Masak seorang PLT meragukan kinerja BUMD yg sudah mengadakan rapat tahunan,” pungkasnya. (**)
