PEKANBARU – Komisi II DPRD Kota Pekanbaru sudah melakukan hearing dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait anggaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin. Ia mengatakan, akan meninjau lebih jauh terkait masalah keuangan pemerintah Kota Pekanbaru terutama terkait tagihan yang belum terealisasi.
“Kita coba tinjau lebih jauh masalah keuangan pemerintah Kota Pekanbaru yang mana hari ini kita sama sama mendengar bahwa banyak tagihan yang belum terealisasi,” ungkap Zainal, Selasa (19/11/2024).
Ia menyoroti dana dari pusat yang targetnya Rp2,2 triliun, namun baru terealisasi Rp1,4 triliun dan jauh dari target yang sudah diprediksi sebelumnya.
“Setelah kita tahu bahwa memang dana transfer pusat itu dari targetnya kemarin itu Rp2,2 triliun, yang realisasi baru Rp1,4 triliun. Jadi masih jauh dari target yang sudah kita prediksi sebelumnya, makanya banyak terjadi sana sini belanja yang belum terbayar,” tambahnya.
Dikatakannya, salah satu penyebabnya adalah pemerintah pusat yang membahas terkait penghematan anggaran, bahkan akan dipangkas 50 persen.
“Kita sama sama tahu bahwa pemerintah pusat hari ini masih mengkaji masalah penghematan bahkan sampai 50 persen, infonya akan dipangkas anggaran yang ada di Kementerian ataupun di daerah,” jelasnya.
Ia menjelaskan capaian indeks yang belum maksimal dengan target Rp1,1 triliun dan sekarang masih Rp742 miliar yang baru investasi.
“Dana transfer antar daerah ini tadinya kita targetnya Rp479 miliar yang baru terealisasi baru Rp180 miliar, ditambah lagi dana lain PAD yang sah Itu jauh dari harapan targetnya Rp223 miliar, sekarang baru tereasasi Rp15 miliar. Ini yang menyebabkan kondisi Keuangan kita sekarang masih jauh dari harapan,” cakapnya.
Ia berharap pemerintah Kota segera mencari jalan keluar dan BPKAD menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kita coba dorong bagaimana langkah-langkah yang mesti diambil oleh pemerintah Kota sehingga waktu yang tersisa ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Apakah sistem jemput pola atau datang menyurati, kita dorong BPKAD untuk bergerak,supaya nanti persoalan yang ada bisa terselesaian, tulis cakaplah.com,” pungkasnya. (**)
