PEKANBARU – Polemik pemanggilan seluruh ketua RT dan RW se-Pekanbaru ke gedung DPRD masih menimbulkan tanda tanya. Sebab, pemanggilan RT dan RW ini disinyalir berbau politik. Apalagi pemanggilan ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak jelas urgensinya.
Berdasarkan informasi yang dikutip cakaplah.com, pemanggilan ketua RT dan RW per Daerah Pemilihan (Dapil) oleh DPRD Pekanbaru ini diduga berkaitan dengan kondisi politik Pilkada Pekanbaru yang belakangan menghangat. Terlebih, Pj Walikota Pekanbaru, Mahiwa Risnandar melarang keterlibatan RT dan RW terlibat politik praktis.
Wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Andry Saputra menyatakan pertemuan tersebut tidak di waktu yang pas. Menurutnya pemanggilan tersebut diundur saja hingga setelah Pilkada.
“Pertemuan ini waktunya kurang tepat, saya pribadi kalau bisa untuk diundur saja waktunya, karena kan kita sama-sama mengetahui dalam waktu dekat ini kan ada Pilkada mulai Walikota ataupun Gubernur. Jadi kami dari fraksi Gerindra juga tidak ingin ada kabar-kabar yang miring terhadap silahturahmi ini, karena sifatnya juga tidak urgensi,” kata Andry, Selasa (12/11/2024).
Dikatakannya, pertemuan tersebut juga baru pertama kali didengarkannya. Kalau nanti dibuat setelah Pilkada, kata dia, tidak masalah.
“Saya baru pertama di DPRD baru kali ini juga mendengar RT RW diundang di kantor DPRD, cuman ya pada prinsipnya ga elok kan kita juga nanti di dapil masing-masing juga ketemu RT RW, dalam waktu dekat juga dan reses, kan kita juga bisa silaturahmi kepada RT RW di dapil masing-masing,” katanya.
Anggota DPRD Pekanbaru fraksi Gerindra Ervan tegas menolak dan tidak setuju terkait pertemuan tersebut. Ia mengatakan, hal tersebut sangat sensitif apalagi dengan suhu politik yang panas di Kota Pekanbaru.
“Kami sering bertemu RT RW di lapangan, kalau hanya untuk silahturahmi kenapa tidak menunggu pilkada selesai dilaksanakan,” sebut Ervan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menjelaskan, tujuan pertemuan tersebut hanya ingin mengenalkan anggota dewan setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada masyarakat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku masyarakat sering kali mengadukan berbagai persoalan kepada Ketua DPRD. Namun saat itu pihaknya belum bisa menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut karena AKD belum terbentuk.
“Jadi besok, rencananya hari Selasa, kita pembentukan AKD. Selama ini masyarakat sering melapor sama ketua DPRD, Pak kami ada masalah ini masalah itu. Kan kita nggak bisa follow up karena belum ada AKD-nya. Kita belum bisa bekerja, kalau belum ada AKD,” kata Isa. (**)
