PEKANBARU – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, diduga “cawe-cawe” dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Risnandar diduga mendukung salah satu pasangan calon.
Apalagi dalam waktu dekat sejumlah pejabat di tingkat kelurahan akan diganti. Mereka yang akan dilantik adalah para lurah dan sejumlah jabatan Kepala Seksi (Kasi) di kelurahan dan kecamatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun kutip cakaplah com, Risnandar juga merencanakan agar pelantikan pejabat itu dilakukan dalam waktu dekat sebelum Pilkada. Bahkan dia pernah menyebut, akan melakukan pelantikan dalam pekan ini jika rekomendasi usulan pelantikan disetujui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menyebut, ada 13 jabatan lurah dan 73 kasi kecamatan dan kelurahan yang kosong. Saat ini pihak telah mengusulkan untuk melakukan pelantikan dua gelombang. Para camat di Kota Pekanbaru juga diinstruksikan Risnandar untuk tidak terlalu aktif mendukung salah satu pasangan calon.
Pihaknya tinggal menunggu Peraturan Teknis dari Kemendagri dan BKN untuk melakukan pelantikan pejabat kewilayahan.
Sebelumnya, Risnandar juga sudah melakukan mutasi terhadap pejabat eselon III di lingkungan Pemko Pekanbaru. Ada beberapa pejabat yang dimutasi serta promosi dalam pelantikan itu.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Pekanbaru dari fraksi PDIP Tekad Abidin mengatakan, sejauh ada izin dari Kemendagri tidak ada masalah terkait hal itu.
“Selama aturan tidak ada yang dilanggar dan diizinkan Kemendagri itu boleh dilakukan dan kita tinggal pengawasan saja bersama. Apakah lurah yang dilantik ini ada cawe-cawean atau tidaknya. Dan tentu pelayanan lebih bagus, kita lihat saja nanti,” ungkap Tekad, Selasa (29/10/2024).
Ia menilai, jika memang untuk meningkatkan kinerja dan tidak ada motif politik, itu sah-sah saja. Tentunya, untuk pelantikan pejabat itu tentunya ada izin dari Kemendagri.
Sementara itu, Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN Doni Saputra meminta agar pelantikan pejabat kewilayahan di Kota Pekanbaru dilakukan setelah Pilkada.
Menurutnya, hal ini akan menjadi sentimen negatif dari masing-masing calon yang maju pada Pilkada tahun 2024 ini. Masing-masing calon akan menilai bahwa pelantikan yang dilakukan Pj Walikota Pekanbaru akan menguntungkan salah satu calon.
Selain itu, kata Doni, Pemko Pekanbaru juga sudah mengeluarkan surat untuk seluruh RT/RW agar tidak ada pemilihan, pelantikan sebelum Pilkada.
“Artinya Pemko Pekanbaru memerintahkan agar tidak melakukan pelantikan maupun pemilihan di tingkat RT/RW sebelum Pilkada, sementara Pj Walikota akan melakukan pelantikan pejabat lurah sebelum Pilkada, tentu masyarakat bertanya ada apa?” katanya.
Meski pelantikan itu kewenangan Pj Walikota, dia berharap agar pelantikan yang akan dilakukan dapat dilaksanakan setelah Pilkada.
“Kalaupun memang sudah mengajukan untuk pelantikan, kita harap pelantikan itu setelah Pilkada. Karena momennya tidak pas. Sedangkan Pemko sendiri minta RT/RW untuk tidak lakukan pelantikan sebelum Pilkada, kan itu pertimbangannya,” jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Zainal Arifin dari Fraksi Gerindra. Kata dia, kalau untuk mengisi jabatan yang kosong silahkan dilakukan pelantikan. Namun untuk menggantikan atau memutasi pejabat yang sudah ada atau rotasi pejabat tentunya perlu pertanyakan.
“Kalau mengisi kekosongan jabatan silahkan saja, tapi kalau untuk melakukan mutasi atau merotasi pejabat yang sudah ada tentu akan menggangu kinerja dari aparat di bawah,” ujar Zainal.
Menurutnya, jika dilakukan mutasi pejabat yang sudah tentunya akan menimbulkan pertanyaan. Bahkan akan muncul dugaan dibalik mutasi tersebut.
“Karena itu, kita berharap pelantikan pejabat kewilayahan itu dilakukan setelah Pilkada. Kalau sebelum Pilkada, tentu akan menggangu proses atau tahapan yang sedang berjalan, dan akan memunculkan dugaan-dugaan politik tentunya,” pungkasnya. (**)
