PEKANBARU – Paripurna Pengumuman Pembentukan Fraksi DPRD Pekanbaru Rabu kemarin, tanpa Fraksi Demokrat.Dalam paripurna tersebut, hanya 7 fraksi yang sudah resmi ditetapkan.
Apa sebenarnya persoalan krusialnya, sehingga Fraksi Demokrat tak ikut ditetapkan?
Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM menjelaskan, bahwa penetapan susunan fraksi merupakan hak dan kewenangan masing-masing parpol. Sebab ada mekaninsme yang harus dilalui.
“Ini internal partai. Itu tadi, silakan saja duluan bagi yang sudah selesai. Kami dari Demokrat masih menunggu SK dari DPP,” terangnya, Kamis (3/10/2024).
Sekadar diketahui, Partai Demokrat sukses mengantarkan 8 kadernya duduk di DPRD Pekanbaru. Dari 8 kader tersebut, T Azwendi Fajri SE MM ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Pekanbaru sementara, berdasarkan SK DPP pertama yang turun. Sempat tersiar kabar, untuk Ketua Fraksi Partai Demokrat diberikan kepada Ahmad Faisal Reza.
Lebih lanjut disampaikan Azwendi kutip tribunpekanbaru.com, bahwa DPC Demokrat Pekanbaru dan DPD Demokrat Riau, sudah mengirimkan usulan nama-nama susunan fraksi dan pimpinan DPRD Pekanbaru defenitif.
Diprediksi surat DPP akan turun dalam pekan ini, atau paling lambat pekan depan.
“Ada proses administrasi di DPP, dan kami hormati proses tersebut. Jadi belum diumumkan ini, jangan dipolitisir seperti karena Ketua DPD kami Agung Nugroho maju Pilwako. Tapi lebih dari itu, turunnya serentak se Riau nanti SK-nya,” terang politisi senior ini lagi.
Azwendi menjelaskan lagi, pihaknya lah yang menginginkan secepatnya SK ini ada. Sehingga bisa bekerja maksimal.
Namun proses di DPP sedang bergulir, karena serentak nantinya diberikan ke seluruh DPC Demokrat se-Riau.
Belum keluarnya SK Partai Demokrat ini, sempat membuat sejumlah fraksi di DPRD khawatir lambat penetapan pimpinan DPRD defenitif, komisi dan AKD.
Sejumlah fraksi mendesak Ketua DPRD Pekanbaru sementara Isa Lahamid segera menetapkan pimpinan defenitif DPRD.
Ketua DPRD Pekanbaru sementara Isa Lahamid MH merespon desakan beberapa fraksi, soal penetapan pimpinan defenitif DPRD. Katanya, harapan semua fraksi bisa disegerakan.
Namun perlu komunikasi lintas fraksi, serta perlunya persiapan matang.
“Kita sudah paripurna pembentukan fraksi. Setelah ini akan dibahas soal masukan kawan-kawan fraksi. Yang pasti, semuanya kita akomodir. Karena ada proses yang harus dilakukan. Sebelum dilakukan pelantikan, prosesnya harus mengajukan ke Gubernur untuk di SK-kan,” tegasnya. (**)
