JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku meminta izin dua kali kepada Presiden RI Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024.
Hal itu disampaikan Pramono dalam keterangannya saat pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta bersama pasangannya Rano Karno di KPU Provinsi DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).
“Secara pribadi karena saya saat ini masih menjabat Sekretaris Kabinet di pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin, saya telah sampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak dua kali,” kata Pramono di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Menurut dia, ketika permohonan izin pertama disampaikan, Presiden langsung mendorongnya untuk maju pada pilkada.
“Beliau spontan menyampaikan ‘Mas tidak banyak orang yang dapat kesempatan seperti ini. Harus maju’,” kata Pramono menirukan perkataan Jokowi.
Saat mendengar pernyataan itu, Pramono mengaku masih memiliki keraguan untuk maju.
Namun, keesokan harinya karena adanya kepastian penugasan dan desakan partai, dia kembali meminta izin kepada Presiden.
“Beliau sampaikan ‘ya sudah maju saja, bismillah’,” tutur Pram.
Ia juga menyatakan telah mendapatkan izin dari istri dan keluarga serta yang paling utama adalah restu serta dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Pramono mengatakan dirinya dan Rano Karno tidak pernah membayangkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Namun, dengan amanah yang diberikan partai, dia bersama Rano Karno siap berkoalisi dengan rakyat, serta turun ke bawah menyapa seluruh lapisan masyarakat.
Anies Ditinggalkan
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah ditinggalkan semua partai politik di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Pasalnya, kesempatan terakhir Anies untuk bisa maju lewat PDI Perjuangan sirna. Partai berlambang banteng moncong putih itu justru mendaftarkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno ke KPU DKI Jakarta pada hari ini.
“Ya, kalau Pramono Anung dan Rano Karno diusung PDIP, artinya Anies tidak dapat partai. Anies tidak ada yang mengusung,” kata Ujang, Rabu (28/8/2024).
Adapun nama Anies santer dijagokan PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru.
Namun, nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu tidak disebutkan dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (cakada) Gelombang Tiga di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Menteng, Jakarta, Senin (26/8).
Ujang menjelaskan apabila Partai Ummat dan Partai Buruh mengusung Anies maju di Pilkada Jakarta, mereka tidak memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sekitar 7,5 persen.
“Jadi, Anies kelihatannya ditinggalkan, tidak dapat partai, ya itulah konsekuensi dari tokoh yang bukan partai,” ujarnya seperti dilansir antara.
Dia menilai ihwal tersebut merupakan konsekuensi dari tokoh nonpartai yang dapat ditinggalkan oleh partai politik sewaktu-waktu.
“Saya sih melihatnya hal yang umum saja, hal yang biasa saja ketika partai politik mengutamakan kadernya,” jelas Ujang.
Selain itu, dirinya mengungkapkan ada kekhawatiran Anies tidak akan loyal pada partai politik pengusungnya bila tidak menjadi kader.
“Tentu banyak pertimbangan yang dibuat oleh partai-partai itu, sehingga meninggalkan Anies,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PKS, PKB dan Partai NasDem resmi meninggalkan Anies Baswedan dan mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
Pada Minggu (19/8), PKS dan PKB bersama Nasdem dan sembilan partai politik (Parpol) lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. (win)
