Potret PolitikPotret Riau

Diduga Tidak Netral, PB-Hippmih Pekanbaru Minta Mendagri Copot Pj Gubernur Riau

4
×

Diduga Tidak Netral, PB-Hippmih Pekanbaru Minta Mendagri Copot Pj Gubernur Riau

Sebarkan artikel ini
Pejabat (Pj) Gubernur Riau SF Haryanto (tengah), Abdul Wahid (kanan) dan Firdaus (kiri). (Foto: potret24.com)

PEKANBARU – Dugaan ketidaknetralan yang ditunjukkan Pejabat (Pj) Gubernur Riau SF Haryanto yang terekam dalam foto kontroversial bersama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid dan Firdaus. Terhadap hal ini, Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indragiri-Hilir (PB-Hippmih) Pekanbaru mengajukan permintaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mencopot Pejabat (Pj) Gubernur Riau, SF Haryanto, dari jabatannya.

Foto tersebut menunjukkan SF Haryanto Sebagai Pj Gubernur berjabat tangan dengan kedua calon, yang kemudian memicu spekulasi di kalangan masyarakat mengenai netralitas sang pejabat. Sebagai seorang pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN), SF Haryanto seharusnya menjaga sikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada mendatang.

“Sejak Pj Gubernur Riau SF Haryanto dilantik, kami PB-Hippmih melihat ada panggung khusus yang disediakan untuk salah satu calon gubernur yang tidak bisa didapat oleh calon lain, sehingga kami menilai Pj Gubenur Riau tidak netral,” jelas Ketua Umum PB-Hippmih, Dzul Fadhli Rivai.

Fadhli juga mengutip kata-kata mendagri, “Khusus untuk teman-teman yang Pj banyak bupati, wali kota, gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral, tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapa pu, khusus untuk teman-teman penjabat, karena rekan-rekan adalah birokrat. Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung,” tegasnya.

PB-Hippmih menilai, tindakan yang dilakukan SF Haryanto sangat bertolak belakang dengan perintah Mendagri. Apa yang ditakuti Mendagri tentang tidak netralnya para Pj terjadi di Riau.

Fadhli berharap Mendagri segera tindak tegas ASN-ASN khususnya di Provinsi Riau yang terindikasi tidak netral termasuk SF Haryanto. (*)