PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih berupaya untuk menekan kasus stunting atau tengkes. Pemko membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk penanganan stunting pada tahun ini. Pasalnya, penanganan stunting tidak difokuskan lagi pada anak bawah lima tahun (Balita).
“Saat ini penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Delapan aksi ini antara lain analisa situasi, aksi rembuk stunting, pengukuran anak, dan terakhir review,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru Muhammad Amin, Kamis (30/5/2024).
Ia menuturkan, untuk mencapai delapan aksi tersebut maka tahun ini anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan stunting sekitar Rp40 miliar. Anggaran ini disebar ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanganan stunting.
Jadi, calon pengantin wanita dan ibu hamil diberi susu gratis dan tablet penambah darah. Sedangkan persentase stunting Kota Pekanbaru saat ini 8,7 persen.
“Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sudah saya konsultasikan kepada Pj walikota. Kami akan merekapitulasi pihak-pihak yang akan terlibat dalam program BAAS ini,” terang Amin.
Karena, BAAS ini tidak hanya difokuskan lagi pada anak stunting. Tetapi, program BAAS ini dikembangkan pada calon pengantin, ibu hamil, ibu dalam masa menyusui, anak bawah dua tahun, dan anak bawah lima tahun.
“Saat ini, ada 221 Balita stunting tersebar di-15 kecamatan,” jelas Amin.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan menyediakan alat antropometri (alat ukur Balita) di Puskesmas Pembantu (Pustu). Karena berdasarkan peraturan terbaru, Pustu juga dilibatkan dalam pengukuran tinggi dan berat balita dalam pengentasan stunting.
Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan, alat antropometri sudah ada semua di tiap Posyandu. Jumlah Posyandu di Pekanbaru sekitar 665 unit.
“Rupanya, Diskes masih membutuhkan antropometri untuk Pustu. Berdasarkan regulasi terbaru, Pustu juga harus melayani penimbangan Balita,” pungkasnya. (Ades)
