PEKANBARU – Meskipun pemilihan gubernur (Pilgubri) akan berlangsung pada November, sejumlah kader Golkar Riau saat ini sudah mulai terang-terangan memunculkan dirinya maju sebagai calon Gubernur Riau. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk terpasang di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Berdasarkan pantauan di lapangan, spanduk kader Golkar Riau yang maju sebagai calon Gubernur Riau itu diantaranya Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin, anggota DPR RI Idris Laena, eks Bupati Inhil Wardan hingga eks Bupati Pelalawan H. Muhammad Harris.
Ikhsan saat dikonfirmasi terkait hal ini tidak menampikan bahwa kader Golkar sudah mulai ramai-ramai memasang spanduk bertuliskan maju sebagai calon Gubernur Riau.
Menurut Ikhsan pemasangan spanduk ini atas instruksi DPP Golkar untuk mencari sosok yang punya elektabilitas bagus untuk dijadikan sebagai calon gubernur.
“Ini strategi Golkar untuk mencari sosok calon yang punya elektabilitas bagus sebagai calon gubernur dan kita akui ini,” kata Ikhsan, Rabu (17/4/2024).
Dikatakan Ikhsan tidak hanya pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah seperti bupati dan walikota se-Riau juga diminta demikian. Golkar menilai dalam mencari figur yang akan dijadikan sebagai kepala daerah Golkar bukan asal pilih melainkan mereka yang tepat dan diterima di masyarakat.
Untuk itu lanjut Ikhsan, kader yang maju, baik itu di DPD I dan DPD II se-Riau diminta untuk membuat citra dirinya apakah lewat spanduk hingga terjun ke masyarakat langsung.
“Kita juga minta kader turun langsung ke masyarakat bawah,” jelasnya.
Golkar kata Ikhsan, juga akan melakukan survei sebanyak tiga kali untuk mengukur siapa yang punya elektabilitas yang tinggi dan diterima masyarakat.
“Survei akan kita lakukan sebanyak tiga kali,” terangnya.
Diakui Ikhsan, saat ini survei yang paling tinggi untuk calon gubernur di Golkar adalah Ketua DPD I Syamsuar. Namun meski demikian situasi politik yang dinamis semuanya bisa berubah.
Ditanya soal dukungan DPD II Golkar se-Riau kepada Syamsuar untuk maju sebagai calon Gubernur Riau, Ikhsan menegaskan bahwa DPD II belum bisa memutuskan dan masih menunggu hasil survei. (fin)
