PEKANBARU – Plh Sekwan DPRD Riau Khuzairi melalui PPTK Oki, tidak menampik jika pada APBD Riau 2024 terdapat alokasi anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Riau ke luar negeri (LN) sebesar Rp9,9 miliar. Kendati jadwal kunjungan ke LN tersebut sejauh ini belum jelas, namun suara penolakan dari masyarakat Riau mulai mencuat ke permukaan.
“Ngapain lagi dewan ke LN. Emangnya apa yang dibawa dari sana. Kunjungan selama ini apa dampaknya bagi masyarakat Riau,” tanya Andi warga Tangkerang kepada awak media, Kamis (18/4/24).
Sepengetahuan Andi, kunjungan perjalanan dinas DPRD Riau ke LN selama ini hanya sekedar menghambur-hamburkan duit APBD. Alasan bahwa perjalanan dinas tersebut untuk memenuhi undangan dari LN, dinilai hanya sekedar modus.
Andi pun menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan ke pos yang lain. Misalnya untuk pembangunan unit sekolah baru (USB).
“Kalau Rp9,9 miliar itu dialihkan, setidaknya bisa membangun 3 USB. Artinya, ratusan siswa bisa tertampung di USB dan persoalan PPDB yang terjadi selama ini bisa diminimalisir,” ucap aktivis pemerhati pendidikan tersebut.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Tata Negara (HTN) UNRI, Zulwisman SH, MH, saat dimintai pendapatnya mengatakan agenda kunjungan DPRD Riau itu ke LN harus dievaluasi. Terlebih karena masa jabatan 2019-2024 tinggal beberapa bulan saja.
“Ya, saya kira DPRD Riau harus mengevaluasi kembali agenda kunjungan ke LN, baik dari alasan penolakan masyarakat Riau ataupun karena masa jabatan anggota DPRD Riau periode 2019-2024 yang memang tinggal beberapa bulan saja. Di sisi lain kita sudah masuk pada tahapan Pilkada serentak November 2024,” ujarnya.
Dosen yang tengah study Doktor di UNAND Padang itu pun menyarankan agar dana Rp9,9 miliar itu ditujukan untuk penyelenggaraan fungsi DPRD terutama fungsi legislasi.
“Saya kira dana Rp 9,9 M itu akan lebih efektif dalam menyelenggarakan fungsi DPRD terutama fungsi legislasi dan pengawasan,” katanya.
Zulwisman pun menilai kunjungan DPRD Riau ke LN sah-sah saja. Akan tetapi berkaca dari kunjungan DPRD Riau ke LN sebelumnya, belum memberikan dampak yang konkrit bagi pemerintahan daerah.
“Kalau kita ingin mengambil beberapa contoh kebijakan di negara lain pada level local governmentnya, saya kira cukup dengan zoom meeting saja. Itu akan lebih efektif dan efisien dari sisi pendanaan dan sisi lainnya. Dan masyarakat Riau pun tidak cemburu dan mungkin memberi apresiasi pada DPRD Riau,” tukasnya.
Kecanggihan teknologi dalam berkomunikasi saat ini kata Zulwisman, harus dioptimalkan. Karena dapat dikatakan tak ada lagi sekat dan kesulitan untuk memperoleh informasi dan komunikasi antar negara/bangsa saat ini.
“Kalau kita mau begitu, anggaran tidak banyak habis pada hal-hal yang sifatnya hanya memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dan di sisi lain anggaran kunjungan ke LN bisa realokasi pada program yang memang akan dirasakan langsung oleh rakyat,” pungkasnya. (fin)
