PORT MORESBY – Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyebut pembunuhan massal antarsuku di dataran tinggi negaranya sebagai “terorisme domestik”. Marape berjanji akan mengambil langkah yang lebih tegas untuk mengatasi meningkatnya “ketidakpatuhan pada hukum” di negara tersebut.
Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), Marape mengatakan kepada parlemen Papua Nugini pada Selasa (20/2/2024) bahwa bentrokan mematikan antara kelompok suku di dekat desa Wapenamanda yang menewaskan puluhan orang itu akan mendorong serangkaian reformasi untuk memerangi “terorisme domestik”.
Dengan warga merasa ngeri dengan gambar-gambar mengerikan yang menunjukkan mayat-mayat dengan luka bacok dan berlumuran darah yang tertumpuk di pinggir jalan, dan reputasi negaranya di dunia internasional yang hancur, Marape menegaskan pemerintahannya akan mengambil tindakan.
“Kami mengetahui bahwa ancaman nomor satu yang kami hadapi adalah ketidakpatuhan pada hukum,” ucap Marape kepada jajaran anggota parlemen.
“Pertumbuhan ekonomi dan segala sesuatu yang terjadi akan sia-sia (tanpa keamanan),” imbuhnya.
Polisi, pemerintah dan pejabat setempat melaporkan jumlah korban tewas dalam bentrokan yang melibatkan baku tembak antarsuku itu mencapai 49 orang hingga 64 orang. Jumlah korban jiwa diperkirakan masih bisa bertambah, karena masih banyak mayat yang terus ditemukan di area hutan setempat.
Area tersebut sering dilanda aksi saling serang antarsuku selama beberapa dekade terakhir, dengan setiap serangan balasan atau penyergapan memicu siklus kekerasan baru.
Marape menyerukan agar orang-orang yang dekat dengan korban pertumpahan darah terbaru untuk tidak mengambil tindakan main hakim sendiri.
“Saya ingin menyerukan kepada kaum muda di luar sana, jangan sampai Anda pindah ke tanah suku lainnya,” ucapnya seperti dilansir detikcom.
Marape yang berada di bawah tekanan setelah kerusuhan melanda kota-kota besar di Papua Nugini beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa undang-undang anti-terorisme terbaru akan segera diajukan ke parlemen.
Undang-undang itu akan mengkriminalisasi pendanaan teror dan penghasutan, memberikan polisi wewenang lebih luas dalam pengawasan, dan membentuk “zona kepolisian khusus” di seluruh area dataran tinggi.
Dalam pernyataannya, Marape juga menolak seruan oposisi untuk memecat komisioner kepolisian negara tersebut.
“Kita telah mengganti komisioner kepolisian seperti kita mengganti pakaian dalam,” ucapnya, sembari menyebut bahwa pergantian pemimpin kepolisian beberapa tahun terakhir telah mengganggu stabilitas. (win)
